Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dokumen Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2020-2024 bernilai sekira Rp 1.700 triliun beredar di publik.
Dokumen itu mengungkap rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk melakukan modernisasi alutsista TNI selama 25 tahun ke depan.
Dokumen tersebut lantas memicu polemik di masyarakat.
Diantaranya karena muncul rumor bahwa dalam penyusun rencana tersebut Kemhan tidak melibatkan Mabes TNI dan tiga Mabes Angkatan.
Selain itu, juga muncul rumor dalam proses penyusunannya, Kemhan menentukan kebijakan yang bersifat top-down.
Namun demikian, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason memastikan pihaknya melibatkan TNI dalam merencanakan modernisasi alutsista 25 tahun ke depan atau hingga 2044.
Baca juga: Andi Widjajanto Meragukan PT TMI Bisa Memonopoli Pengadaan Alutsista Rp 1,760 Triliun
Di antara wujud pelibatan itu, kata Rodon, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengudang Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo membahas terkait rencana tersebut.
Ia juga menjelaskan pembahasan antara Kemhan dan pejabat utama TNI tersebut telah terjadwal selama enam bulan lebih.
Pertemuan-pertemuan tersebut, kata Rodon, di antaranya ditujukan untuk menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan terkait alutsista tiap matra di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Rodon dalam diskusi daring bertajuk "Investasi Alutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan di kanal Youtube Tempodotco" pada Senin (7/6/2021).
"Jadi masukannya tetap dari bawah. Bukan ujug-ujug menteri menentukan beli ini, beli itu, tidak. Kita tetap dari bawah terus kemudian dikembangkan kebutuhannya mana yang lebih cukup dan lebih lengkap," kata Rodon.
Tidak hanya itu, kata Rodon, upaya yang dilakukan Kemhan untuk melibatkan TNI dalam rencana tersebut juga dilakukan dalam proses diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo.
Rodon mengungkapkan dalam setiap kunjungan ke pabrik alutsista milik negara sahabat, Prabowo selalu mengajak unsur dari tiap angkatan untuk mengetahui secara langsung harga-harga produk pertahanan yang mungkin mereka butuhkan.
"Beliau mengajak setiap unsur terkait di setiap angkatan ikut. Misalnya beliau ke Amerika, jika bicara soal angkatan udara, beliau pasti mengajak Asrena AU. Kalau misalnya kita ke Perancis, katakanlah mau beli peralatan untuk AL, beliau pasti mengajak orang AL. Itu yang beliau selalu lakukan dalam diplomasi pertahanan," kata Rodon.
Rodon mengungkapkan rencana modernisasi alutsista tersebut berasal dari arahan Pesiden Joko Widodo yang meminta Prabowo menghitung kebutuhan alpalhankam Indonesia selama 20 tahun mendatang.
Berangkat dari arahan tersebut, kata Rodon, Prabowo mencoba menghitung dan melihat fakta yang ada.
Berdasarkan fakta, kata dia, ternyata lebih dari 40% alpalhankam Indonesia sudah usang.
"Itulah dasarnya yang menjadi kenapa dibuat perhitungan sampai 25 tahun mendatang yang oleh menteri dengan kajian dengan tidak membebankan kepda keuangan negara kita. Karena yang menyangkut keuangan kan kita perlu mendapatkna persetujuan dari Bappenas, Kemenkeu, itu pun setelah mendapat persetujuna dari parlemen sebetulnya," kata Rodon.