Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri mengaku belum memutuskan kasus dugaan kasus kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia. Data yang bocor itu diduga berasal dari BPJS Kesehatan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan pihaknya masih tengah menganalisa berbagai keterangan saksi yang diperiksa penyidik.
"Hasil dari keterangan saksi ini masih didalami oleh penyidik untuk terus menyelesaikan kasus ini bersama-sama dengan instansi yang lain," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/6/2021).
Baca juga: Kesimpulan Sementara, Data Peserta BPJS Kesehatan Diduga Keras Terjadi Kebocoran
Menurut Rusdi, saksi yang diperiksa berasal dari internal BPJS Kesehatan, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) hingga vendor teknologi informasi di BPJS Kesehatan.
"Dari perkembangan yang terakhir, kita telah memeriksa beberapa saksi dari BPJS Kesehatan dan juga vendor yang mengadakan daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan," tukas dia.
Baca juga: BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, Pendaftaran Dibuka hingga 31 Mei 2021
Sebagai informasi, Polri telah membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan kasus kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia. Data yang bocor itu diduga berasal dari BPJS Kesehatan.
Data tersebut diduga bocor dan diperjualbelikan di forum internet. Data itu mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.
Baca juga: Pak Ogah Si Unyil Sempat Tak Mau Dirawat di RS karena BPJS Mati, sang Istri Ungkap Kondisi Terkini
Sejauh ini, Polri telah memeriksa 4 orang sebagai saksi. Rinciannya, 2 orang berasal dari pihak internal BPJS Kesehatan dan 2 orang berasal dari Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).