Baca tanpa iklan
2. Alasan Kapitra Minta Firli cs Abaikan Komnas HAM
Baca juga: Komnas HAM Akan Panggil Ketua dan Sekjen KPK Terkait TWK, Pertemuan Dijadwalkan Minggu Depan
Baca juga: Komnas HAM Siapkan 30 Pertanyaan untuk Pimpinan KPK Terkait Tes Wawasan Kebangsaan, Ini Poin-poinnya
Politisi PDI-Perjuangan, Kapitra Ampera, mendukung langkah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dan pimpinan lainnya yang tidak hadir pemanggilan Komnas HAM perihal laporan 51 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN.
Kapitra meminta Firli tidak perlu hadir panggilan Komnas HAM karena bukan kewenangannya.
“Terlalu jauh, Komas HAM tidak punya hak untuk memanggil Ketua KPK."
"KPK harus abaikan panggilan karena bukan yuridiksinya," ucap Kapitra Ampera kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Kapitra menyebutkan, berdasarkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Oleh karena itu, aneh menurutnya, Komnas HAM ikut campur dalam urusan TWK KPK.
3. Komnas HAM Dinilai Bisa Memanggil Paksa Pimpinan KPK
Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo bisa menjadi alternatif untuk menyelamatkan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat, lantaran tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Hal ini disampaikan oleh Sekjen Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko; Direktur Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak; Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid; dan eks pegawai KPK, Sari Wardhani.
Baca juga: Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar Dilaporkan Novel Baswedan Cs ke Dewan Pengawas
Baca juga: BKN Beri Penjelasan Soal TWK Pegawai KPK yang Menuai Polemik
"Bisa lewat Keppres dijadikan ASN. Tapi saya menduga presiden akan menghindar terus."
"Kemudian membiarkan (TWK) menjadi urusan internal KPK," ujar Danang melalui konferensi pers virtuaL, Selasa (8/6/2021).