Baca tanpa iklan
Program PLB ini sangat didukung oleh Bank Indonesia. Apalagi PLB dapat meningkatkan daya saing terutama ekspor produk produk unggulan plastik, namun keberadaan PLB di Kaltim masih perlu disinergikan dengan semua program pengembangan ekspor.
"Sejauh ini belum ada UMKM binaan Bank Indonesia yang memanfaatkan fasilitas PLB artinya PLB ini belum dirasakan manfaatnya atau belum bersinergi dengan UMKM dalam hal ini UMKM binaan Bank Indonesia," kata dia.
Berdasarkan temuan ini, Anis mendorong agar forum yang dihadiri oleh BI, Bea Cukai dan Pemprov Kaltim ini dapat menjadi sarana untuk membicarakan kemudahan dan insentif yang dapat diberikan diberikan oleh program ini.
"Alangkah baiknya jika ada sinkronisasi antara kementerian keuangan dalam hal ini Bea Cukai dengan UMKM binaan Bank Indonesia," jelas Anis.
Lebih lanjut, masih terkait dengan UMKM juga, Anis meminta penjelasan tentang realisasi target penyaluran dana bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro melalui BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sejumlah 9111 UMKM, serta bagaimana dengan nasib UMKM yang belum mendapatkannya.
Sebab adanya beberapa permasalahan dengan data seperti data alamat penerima yang belum jelas, penerima BPUM yang berada di tempat terpencil sehingga mengalami kesulitan karena jarak ke Bank cukup jauh, serta adanya nomor induk kependudukan ganda, dimana semua masalah ini akan menghambat kemajuan UMKM.
"Kita sama-sama punya komitmen bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional Indonesia oleh karena itu semua stakeholder harus berkomitmen untuk bisa memajukan UMKM termasuk di Kalimantan Timur," pungkas Anis.