Pada Tahun 2019, dari 30 entitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 11 entitas telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2018, sedangkan pada Tahun 2021 ini, 18 entitas telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2020.
"Kondisi tersebut hendaknya menjadi pemacu bagi seluruh Kepala Daerah beserta jajarannya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah di lingkungannya masing-masing," ujarnya.
Hal ketiga yang diingatkan Isma Yatun adalah, pertanggungjawaban keuangan akan lebih baik lagi, apabila disertai dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Untuk membantu memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja pengelolaan keuangan yang baik ini, BPK berkepentingan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jenis pemeriksaan kinerja," pungkasnya.
Baca tanpa iklan