Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai wajar ungkapan Annisa Pohan soal jalur sepeda di DKI Jakarta yang menuai protes.
Terlebih Annisa Pohan sebagai orang yang gemar bersepeda dimana pun ia berada, terutama di jalur beraspal.
Hampir di setiap kesempatan, Annisa Pohan bersepeda memanfaatkan jalur sepeda yang disediakan pemerintah daerah, seperti yang dilakukan di Bandung.
Baginya, bersepeda bukan hanya sehat bagi diri, tapi juga mendorong penataan lingkungan yang sehat.
Tidak heran jika ia spontan bertanya saat mendengar ada usulan untuk membongkar jalur sepeda di Jakarta.
Tapi rupanya ada pihak-pihak yang coba memancing di air keruh, dengan mendorong pemberitaan melalui beberapa media online, menggunakan judul-judul provokatif, termasuk seolah-olah menghadapkan Annisa Pohan dengan Kapolri.
Padahal dalam tweet-nya, Annisa sama sekali tidak menyebut siapapun.
Baca juga: Sepeda Listrik Terbukti Turunkan Emisi Karbon dan Kurangi Kemacetan Lalu Lintas
Herzaky Mahendra Putra mengingatkan ungkapan Annisa Pohan adalah ungkapan yang wajar dari seorang warga negara yang gemar bersepeda.
Ada banyak penggemar bersepeda lainnya yang juga protes.
"Tapi tidak ada menyentil siapapun. Lagi pula konteks pernyataan Kapolri adalah hendak mengkaji dan mengevalusi, serta mencari formulasi yang pas untuk para pengguna sepeda, termasuk dengan melakukan studi banding ke luar negeri. Tidak ada kata bongkar," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).
Herzaky menambahkan, sebagai Ketua Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI), Kapolri Listyo Sigit pasti akan mencari jalan keluar yang bijaksana, mengingat animo yang tinggi dari masyarakat untuk bersepeda.
Baca juga: Covid-19 DKI Melonjak, Polda Metro Tiadakan Uji Coba Jalur Sepeda di JLNT Casablanca
"Saya kira ini bagus untuk perkembangan olahraga sepeda dikemudian hari, dan sejalan dengan tren gaya hidup sehat di berbagai negara," ucapnya.
Isu pembongkaran jalur sepeda di jalan-jalan utama Ibu Kota mengemuka setelah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri (16/6/2021), Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem meminta Kapolri membongkar jalur sepeda yang dibangun Pemda DKI dengan alasan menciptakan diskriminasi antar pengguna sepeda yang berbeda.
"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang, bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin,” ujar Sahroni.
Usulan pembongkaran sepeda oleh politisi Nasdem ini mengundang kritik dari para pemangku kepentingan transportasi.
Baca juga: Respon Wagub DKI Saat Kapolri Setuju Bongkar Jalur Sepeda Permanen di Sudirman-Thamrin
Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menolak usulan ini dan berpendapat.
Pakar transportasi Darmaningtyas mengungkapkan selama ini pesepeda dan pejalan kaki di Jakarta terpinggirkan sebagai pengguna jalan.
"Jakarta memerlukan jalur sepeda kalau mau menuju ke kota layak huni. Yang harus dikurangi untuk kota Jakarta adalah jalur kendaraan bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat," kata Darmaningtyas.