Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan politisi Partai Demokrat Syahrial Nasution tampaknya kompak 'menyerang' Bobby Nasution, Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo.
Namun di balik kritik bertubi-tubi itu ada tokoh Sumut yang siap pasang badan untuk Bobby yakni Suhendra Hadikuntono.
Edy Rahmayadi marah saat ditagih Bobby soal utang Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2021, Januari-Mei yang mencapai Rp 407 miliar.
Bobby meminta agar DBH dibayar tepat waktu.
"Semenjak saya gubernur, bahkan pernah ada hampir Rp 2 triliunan (DBH) tak dibayarkan. Tak ribut orang," kata mantan Pangkostrad tersebut, Jumat (25/6/2021) seperti dikutip dari Tribun Medan.
Bukan sekali ini Edy Rahmayadi terlibat kritik tajam dengan Bobby.
Pada Mei 2021 lalu, Edy juga berdebat soal lokasi karantina WNI yang baru pulang dari luar negeri di Kota Medan.
Sementara Politikus Demokrat Syahrial Nasution bahkan meminta Presiden Jokowi membina menantunya itu karena Bobby sempat "ngotot" mau menyelenggarakan sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19.
"Coba Pak Presiden @jokowi tolong dikoreksi dan dibina Wali Kota Medan yang ngotot akan melaksanakan sekolah tatap muka," tulis Syahrial Nasution di akun Twitter-nya @syahrial_nst, Sabtu (26/6/2021).
Nah untuk itu Suhendra mengaku siap pasang badan untuk Bobby. Mengapa?
Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Pecat ASN Penjual Vaksin Covid Ilegal
"Bukan karena Mas Bobby anak menantu Presiden. Saya merasa ada yang kurang pas dan cenderung memojokkan satu pihak," kata Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Minggu (27/6/2021).
Sebagaimana orang yang punya utang pada umumnya, yang lebih galak jika ditagih daripada yang menagih, alias terbalik, respons Edy ketika utang Pemerintah Provinsi Sumut terhadap Pemerintah Kota Medan sebesar Rp 407 miliar ditagih pun demikian.
Mestinya proporsional dan tidak emosional, apalagi diluapkan di depan publik.
"Sebagai pejabat publik, mestinya Gubernur proporsional dan profesional, tidak emosional. Apalagi ini kan era supremasi sipil. 'Kan lebih elok jika bertempur gagasan untuk membangun daerah," saran Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara ini.
Begitu pun untuk politisi Partai Demokrat Syahrial Nasution.
Menurut Suhendra, tak perlu Syahrial membawa-bawa nama Presiden Jokowi.
"Apalagi sampai minta untuk membina segala. Itu terlalu personal, tidak proporsional dan tidak profesional," ujanya.
"Saya lihat Mas Bobby justru profesional, sangat paham tata aturan dan sangat detail menangani dinamika persoalan di Kota Medan. Lebaran pun dia tetap masuk kantor. Coba kepala daerah mana yang begitu? Bahkan implementasi budaya sangat dikuasai Mas Bobby. Semangatnya keras sebagai orang Batak, budi pekertinya lembut seperti orang Jawa yang memang mayoritas di Medan," imbuhnya.
Suhendra menyarankan agar para politisi dan pejabat publik mengedepankan intelektualitas dan jiwa kenegarawanan.
"Bukan atas pesanan kelompok dan bersifat personal pula," tandas Suhendra yang juga dikenal sebagai pengamat intelijen ini.
Debat Bobby dengan Edy
Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution kembali berdebat dengan Gubernur Sumut Edy Nasution.
Ini perdebatan kedua pimpinan di Sumut itu yang diliput luas media.
Sebelumnya pada Mei 2021 lalu, Edy dan Bobby berdebat soal lokasi karantina WNI dari luar negeri.
Beberapa hari lalu Bobby meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara agar membayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2021 secara tepat waktu ke Pemko Medan.
Sebab Pemprov Sumut sudah mengutip pajak dari masyarakat pada tahun ini (periode Januari-Mei 2021), tetapi yang menjadi hak kabupaten/kota masih ditunda pembayarannya.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjelaskan, bahwa untuk menyalurkan DBH ke kabupaten/kota membutuhkan proses.
Dan penyalurannya pun dilakukan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan.
Baca juga: Sidak, Bobby Nasution Geram Lihat Kelakuan PNS di DPMPTSP Medan : Catat Namanya !
"Jadi itu penyalurannya per triwulan. Triwulan I oke, triwulan II oke, triwulan III oke. Masuk ke triwulan IV, berarti Oktober, November dan Desember,"
"Begitu dia masuk di akhir triwulan, itu kan perubahan tahun."
"Perubahan tahun itu kan, pekerjaan-pekerjaan di dalam perpajakan tidak serta merta kalau sudah waktunya harus disalurkan, tidak bisa."
"Ada proses-proses pelaksanaan pengawasan dalam perpajakan. Ini kan ada Perpajakan, ada BPK, sehingga tidak terselesaikan di tepat waktu triwulan, di akhir tahun," kata Edy Rahmayadi, Kamis (24/6/2021).
Bahkan, Edy Rahmayadi mengaku di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumut, ada melunasi DBH yang memang menjadi hak bagi kabupaten/kota.
Dan kini, ia terus mendorong agar DBH disalurkan ke kabupaten/kota secara tepat waktu, namun harus sesuai aturan yang berlaku.
"Semenjak saya gubernur, bahkan pernah ada hampir Rp 2 triliunan tak dibayarkan. Tak ribut orang. Tapi harus saya bayarkan itu," ungkapnya.
Terkait Wali Kota Medan Bobby Nasution yang sebelumnya ada mengungkit bahwa Pemprov disebut belum menyalurkan DBH pajak sebesar Rp 433,8 miliar ke Pemko Medan, Edy Rahmayadi menegaskan bahwa penyalurannya sudah selesai dilakukan.
"Ini begitu saya tahu, saya panggil (Kepala BPKAD Sumut). Jawaban dari BPKAD sudah disetor walaupun ada keterlambatan-keterlambatan seperti yang saya sampaikan tadi. Karena apa? Ada proses," sebutnya.
Begitu juga soal permintaan Wali Kota Bobby yang menginginkan supaya DBH seharusnya dibayarkan sesuai dengan bulan berjalan, Edy kembali menjelaskan, ada mekanisme proses yang harus dilalui.
"Kalau nanti salah bayarnya. Ini kan pajak. Nanti ribut. yang pastinya kalau belum dibayar, terus dibilang dipakai provinsi. Oh tidak, Ada proses. Seperti yang saya bilang tadi," pungkasnya.
Sumber: Tribunnews.com/Tribun Medan
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Bobby Nasution Minta DBH 2021 Dibayarkan Tepat Waktu, Ini Komentar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi