Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengkritik keras kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dianggap mirip lockdown terselubung.
Pasalnya, kebijakan tersebut tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19 sehingga layak dipertimbangan kembali oleh Presiden Joko Widodo.
“Saya menilai kebijakan yang digagas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan ini perlu dipertimbangkan secara matang. Apakah efektif menekan lonjakan Covid-19 atau justru kontra produktif. Jadi harus dipertimbangkan secara matang mengingat ini menyangkut nasib jutaan rakyat Indonesia,” jelas Sasmito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/7/2021).
Baca juga: Aturan Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2021 Selama PPKM Darurat, Wajib Terapkan Protokol Kesehatan
Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat ini tidak jelas arahnya.
Justru saat ini, rakyat kelas bawah dan menengah terkena dampak dari kebijakan ini.
Bahkan daya tahan masyarakat menurun bahkan stres dengan munculnya kebijakan PPKM Darurat ini.
Saat ini jelasnya masyarakat semakin sulit mencukupi kebutuhan pokok ekonominya.
Sebab kebijakan ini terkesan dipaksakan.
“Pemerintah silahkan melihat pulau Jawa dan Bali sebagai pilot project PPKM dengan lebih cermat. Apakah cukup representative dengan sample kota besar Jakarta, Semarang, dan Bandung untuk barometer kehidupan rakyat di luar DKI Jakarta,” jelasnya.
Semarang-Bandung yang lonjakan Covid-19 paska liburan dianggap layak mewakiki fakta kehidupan ekonomi rakyat yang relative dekat seperti Kota-kota kecil seperti Cipanas, Puncak, Garut, Slawi, Tegal.
Demikian juga di Semarang seperti wilayah Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Wonosobo, Temaanggung dan daerah lainnya.
Sama halnya di Jawa Timur seperti Kediri, Kota Batu Malang dan lainnya.
Dia menilai, rakyat tidak terlalu merespon kebijakan PPKM Darurat ini.
Sepertinya, rakyat tenang-tenang saja bekerja dengan disiplin menerapkan SOP Protokol Kesehatan (Prokes) guna memenuhi kebutuhan hidupnya.