News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Reaksi Istana soal Kritikan Ibas yang Singgung Failed Nation, Tegaskan Sama Sekali Tak Terganggu

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Whiesa Daniswara
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam acara pembekalan anggota legislatif Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019)

TRIBUNNEWS.COM - Istana buka suara terkait kritikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi VI DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), pada pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Ibas mengaku khawatir Indonesia bisa disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal jika tak mampu menyelamatkan rakyatnya dari pandemi Covid-19.

Ibas juga menyoroti soal kelangkaan oksigen dan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Terkait hal ini, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi rakyat dari Covid-19.

"Presiden Joko Widodo sudah menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Fadjroel, Kamis (8/7/2021), dikutip dari YouTube KompasTV.

Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, memberikan tepuk tangan untuk Sujiwo Tejo (Tangkap layar channel YouTube Indonesia Lawyers Club) (Tangkap layar channel YouTube Indonesia Lawyers Club)

Baca juga: Isi Lengkap Kritik Ibas pada Pemerintah soal Covid-19, Khawatir Indonesia Disebut Failed Nation

Baca juga: Soal Narasi Negara Gagal, Sekretaris FPD: Ibas Tak Cuma Mengkritik, Tapi Terjun Langsung

Ia menuturkan, satu diantara upaya pemerintah untuk melindungi rakyat Indonesia adalah diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali selama 3-20 Juli 2021.

Selain itu, pemerintah juga sudah  berusaha mendatangkan vaksin Covid-19 melalui diplomasi dengan sejumlah negara.

Selanjutnya, pemerintah telah menaikkan anggaran kesehatan di masa PPKM Darurat, yang semula Rp182 triliun, kini menjadi Rp193,93 triliun.

Sementara itu, Tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin, menegaskan pihaknya tak merasa terganggu dengan kritikan Ibas.

Ia mempersilakan para anggota DPR atau partai politik menggunakan haknya untuk bersuara.

Ngabalin menilai, pendapat atau kritik yang disuarakan anggota DPR atau partai politik, bisa menjadi motivasi agar pemerintah bekerja lebih keras lagi.

"Sama sekali tidak (terganggu), biar saja DPR menggunakan hak-haknya untuk bisa terus bersuara, partai politik juga boleh menggunakan suaranya untuk terus berteriak, paling tidak untuk memberikan motivasi (agar) terus kita bekerja keras," bebernya.

Demokrat Menilai Kritik Ibas adalah Hal Wajar

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2021). (Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra)

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai kritik yang dilayangkan Ibas pada pemerintah soal penanganan Covid-19 adalah hal wajar.

Ia mengatakan, kritikan Ibas adalah bentuk keprihatinan atas lonjakan kasus dan angka kematian akibat Covid-19 yang relatif tinggi.

Baca juga: POPULER NASIONAL Insiden Paspampres Diadang karena Penyekatan | Ibas Disindir Andre Rosiade

Baca juga: Ibas Takut RI Jadi Negara Gagal, Gerindra: Mas Ibas Sebaiknya Hadiri Rapat-rapat Komisi VI DPR

"Kalau Mas Ketum AHY kemudian kritik keras pemerintah terkait penanganan Covid-19, lalu Mas Ibas selaku Ketua FPD maupun Waketum DPP PD mengkritik keras pemerintah, itu kan wajar-wajar saja."

"Kami punya keprihatinan atas situasi saat ini. Nyawa rakyat yang diperjuangkan ini," katanya kepada wartawan, Kamis (8/7/2021), dilansir Tribunnews.

Karena itu, Herzaky mengaku heran melihat absensinya Ibas dalam rapat Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir menuai sindiran dari Andre Rosiade.

"Ini kan yang bicara anggota Dewan. Kalau level buzzer kita masih memaklumi memang levelnya segitu."

"Kita sedang membahas nasib nyawa rakyat, dia malah bahas daftar hadir. Logical fallacy benar ini," ujar Herzaky, dikutip dari Tribunnews.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan selama ini kader Demokrat kesulitan untuk memberi masukan di Parlemen.

Pasalnya, ujar Herzaky, pemimpin rapat sama sekali tak memberikan kesempatan.

Seperti contohnya, anggota Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, yang tak diizinkan menyampaikan interupsi ketika rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (6/7/2021).

"Kader kami berulang kali meminta izin bicara untuk memberikan masukan. Tapi, apa? Temannya Bang Andre itu yang memimpin sidang, sama sekali tidak memberikan kesempatan."

"Jadi, janganlah bahas-bahas ayo suarakan di parlemen, di ruang sidang. Tapi, begitu mau bicara, jangankan beradu argumen, kesempatan bicara pun tidak diberikan sama sekali," imbuhnya.

Baca juga: Respons Demokrat Saat Absensi Ibas Disinggung Gara-gara Failed Nation

Baca juga: Ibas Tetap Tak Hadiri Rapat Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Usai Disindir Andre Rosiade

Sindiran Andre Rosiade pada Ibas

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade (Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono)

Usai melontarkan kritik, Ibas yang merupakan anggota DPR RI, mendapat sindiran dari rekannya yang sesama anggota Komisi VI, Andre Rosiade.

Dilansir Tribunnews, Andre mengajak Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat Komisi VI.

Hal itu, kata Andre, bisa menjadi kontribusi nyata untuk membantu penanganan Covid-19, ketimbang hanya melontarkan kritik di publik.

"Saya sebagai sesama anggota komisi VI, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi VI dengan mitra-mitra kita."

"Hadir ini bisa hadir secara fisik maupun secara virtual," kata Andre kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Andre menambahkan, Ibas bisa memberi saran secara langsung pada BUMN Farmasi terkait pelayanan vaksinasi atau soal produksi obat-obatan jika hadir dalam rapat.

Tak hanya itu, Andre menilai Ibas bisa mendorong BUMN untuk menyediakan oksigen untuk mengatasi kelangkaan seperti yang disebutkan dalam kritik.

"Lalu juga bisa mendorong dalam rapat, agar holding BUMN rumah sakit, yaitu Pertamedika IHC untuk menambah kapasitas tempat tidur dan ICU, untuk lebih maksimal melayani masyarakat."

"Termasuk juga mendorong BUMN menyediakan oksigen," ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.

Baca juga: Kritik Ucapan Ibas Sebut Bangsa Gagal, Andre: Lebih Baik Mas Ibas Hadiri Rapat Komisi VI DPR

Baca juga: Ibas: Jangan Sampai Disebut Bangsa Gagal

Karena itu, kata Andre, lebih baik Ibas hadir dalam rapat untuk menyampaikan kritiknya daripada berteriak di luar.

"Jadi, daripada berteriak di luar, lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat."

"Kan sayang sekali, Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang tapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat."

"Sekali lagi, hadir bisa bisa secara fisik maupun virtual," tandasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini