Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Politikus Gerindra Arief Poyuono setuju soal imbauan yang sudah lama dikatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar kritik-kritik terhadap pemerintah tidak dibungkam.
Begitu juga soal imbauan ke Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, dikatakan Arief, untuk tak mengancam para pengkritik pemerintah.
"Tapi tolong kalau melakukan kritik dan evaluasi itu dengan fakta dan solusi yang bisa ditawarkan kepada pemerintah," kata Arief dalam siaran pers yang diterima, Kamis (15/7/2021).
Dikatakan Arief, jangan mengkritik dengan kebencian dan terkesan cerewet, sebab semua kritik bertujuan untuk kebaikan bersama.
Lebih lanjut Arief memahami soal kepanikan yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca juga: Luhut: Ini Masalah Kemanusiaan, Kalau Anda Punya Hati, Jangan Politisasi Pandemi
"Memang saya lihat pemerintah Jokowi agak panik sekali dengan situasi saat ini, tapi bukan berarti juga mereka tidak berusaha keras untuk mengendalikan situasi yang sudah kategori darurat akibat kenaikan penyebaran Covid-19 yang terus meningkat dan diberlakukan PPKM," katanya.
Arief pun mengatakan kepanikan wajar terjadi karena penanganan dan penanggulangan masyarakat yang terkena Covid-19 banyak yang tak terlayani dengan baik.
"Rumah sakit penuh, oksigen kurang, dan tidak tersedia. Panik karena PPKM Darurat akan diperpanjang selama 6 minggu, ini tentu akan menyebabkan daya rusak yang luar biasa bagi perekonomian nasional yang sebenar sudah mulai memperlihatkan kemajuan pasca memasuki tahun 2021," katanya.
Dirinya setuju ucapan SBY bahwa saat ini Jokowi dan Luhut sedang menjadi penguasa Indonesia dan kekuasaan bukan untuk mengancam dan membungkam suara kritik dari masyarakat.
Baca juga: Kasus Covid-19 Pecah Rekor Lagi, Luhut Ungkap Upaya Pemerintah Jalankan Skenario Terburuk
"Apalagi sampai mengunakan kekuasaan untuk menjerat para barisan masyarakat yang kritis. Kekuasaan cuma 5 tahun, jangan habis berkuasa nanti malah dihakimi oleh penguasa baru yang dulu diancam-ancam," katanya.
Namun, dirinya juga mengingatkan kepada SBY dan jajarannya yang mengkritik.
"Biarkan saja mereka bekerja, karena kritikan SBY juga kadang tidak berkaca di saat SBY menjadi penguasa seperti apa juga perlakuannya terhadap masyarakat yang mengkritik pemerintahan SBY," kata Arief.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marinves) yang juga merupakan penanggungjawab pelaksanaan PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa penanganan Pandemi Covid-19 saat ini terkendali.
Baca juga: Impor 10 Ribu Oksigen Konsentrator, Luhut Sebut Kondisi Akan Membaik 4 Hari Kedepan
Luhut meminta yang menyebut penanganan Pandemi tidak terkendali untuk menemuinya.
"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaanya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukan ke mukanya bahwa kita terkendali," kata Luhut, dalam Konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin, (12/7/2021).
Purnawirawan Jenderal TNI itu tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan dalam penanganan Pandemi.
Namun, permasalahan tersebut terus diperbaiki.
"Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, Yes, kita punya banyak masalah dan ini masalah kita perbaiki dengan tertib," katanya.
Dalam penanganan Pandemi Covid-19, Presiden kata Luhut memberikan arahan yang sangat jelas.
Presiden juga mengawal seluruh penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Dan kami sebagai pelaksananya tidak ada masalah. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Semua kami putuskan secara terintegrasi," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Luhut kemudian memaparkan perkembangan pelaksanaan PPKM Darurat yang telah berhasil menurunkan mobilitas penduduk di Jawa Bali hingga 10-15 persen. Pemerintah, kata dia, terus berupaya agar mobilitas dapat turun hingga 20 persen seperti yang sudah ditargetkan.
Selain itu Luhut juga menjelaskan upaya pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan oksigen dan obat di masa darurat Covid-19.
Untuk obat, pemerintah sedang membahas lisensi agar Obat Actemra bisa diproduksi di dalam negeri.
Untuk Oksigen, pemerintah akan mengimpor 40 ribu ton oksigen liquid dan 50 ribu unit oksigen konsentrator.
Tidak hanya itu pemerintah juga akan membagikan secara gratis 300 ribu paket obat bagi pasien Covid-19 bergejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG).
Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan beras kepada warga yang terdampak penerapan PPKM Darurat.
Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan oleh TNI dan unsur lainnya.