News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

PPKM Darurat Belum Maksimal, Tokoh Agama Minta Sektor Mikro Informal Dibantu

Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kiri) berdialog dengan Ketua Umum Rabhitah Alawiyah Habib Zen Umar Smith (kanan) saat melakukan kunjungan ke Kantor Rabithah Alawiyah di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (28/12/2020). Kunjungan tersebut merupakan sillaturahmi Yaqut Cholil Qoumas kepada jajaran pengurus dan seluruh anggota Rabhitah Alawiyah yang merupakan organisasi para habaib di Indonesia yang ikut berkomitmen untuk terus mendukung dan membantu program-program pemerintah serta Kementerian Agama. Tribunnews/Jeprima

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah tokoh agama menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai strategi pemerintah untuk mengendalikan kasus Covid-19 belum sepenuhnya berjalan maksimal.

Penerapan kebijakan PPKM Darurat yang berlaku sejak 3 Juli dan berakhir Selasa (20/7/2021) berdampak pada masyarakat yang bekerja di sektor mikro informal yang sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Ketua Umum Rabitah Alawiyah Habib Zen Umar Smith mengatakan, sebagai sebuah ikhtiar bangsa, kebijakan PPKM Darurat harus dipikirkan secara matang.

Dia memahami, dengan PPKM yang dijalankan secara maksimal di lapangan, lonjakan kasus Covid-19 bisa akan diatasi.

Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh melupakan nasib masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor mikro informal, seperti pedagang kecil, pedagang asongan, dan buruh bangunan.

"Mereka mendesak dibantu karena gantungan hidupnya didapat dari harian. Bantuan mungkin bisa melalui skema bantuan tunai, sembako, bahkan subsidi listrik dan lain sebagainya," ujar Habib Zen.

Dia sangat berharap, pemerintah segera membuat kebijakan yang memberikan perhatian besar kepada sektor ini. Sebab masyarakat di lapisan ini umumnya memiliki keuangan dan modal sangat terbatas.

"Artinya jika mereka tak diperhatikan di tengah berbagai pembatasan ini akan membuat kehidupannya semakin sulit dan pelik," pinta Habib Zen.

Baca juga: Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Presiden Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Desakan serupa juga dikatakan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf.

Dia menilai, selama penerapan PPKM Darurat banyak warga NU yang terkoyak perekonomiannya.

Apalagi, mayoritas warga NU adalah bekerja di sektor mikro informal.

"Mereka tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah lantaran tak bisa bekerja atau pendapatannya anjlok," kata Gus Yahya, sapaan akrabnya.

Dia berharap, meski pemerintah membuat kebijakan pengendalian Covid-19, namun pada saat bersamaan juga harus menyiapkan skema program yang bisa membantu nasib masyarakat, terutama golongan kecil.

Gus Yahya juga meminta di tengah kasus Covid yang tinggi ini masyarakat tetap patuh untuk menjalankan protokol kesehatan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini