Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang juga merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan restoran (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut bahwa pemerintah masih memiliki tunggakan biaya isolasi mandiri (isoman) pasien covid-19 sebesar Rp 196 miliar.
Layanan isoman pasien Covid-19 itu tersebar di 21 hotel di DKI Jakarta.
"Sampai saat ini belum dibayar, masih berproses ada sekitar Rp 196 miliar untuk isoman," ujarnya dalam diskusi Pengenaan Pelarangan Beroperasi Bagi Sektor Industri Manufaktur selama penerapan PPKM Mikro Darurat, Rabu (21/7/2021).
Sebetulnya, tagihan itu sudah disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Menurut Hariyadi, prosesnya masih menunggu persetujuan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
"Ini nanti harusnya masuknya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena awalnya order (pesanan) dari sana, permintaannya dari BNPB lalu sampaikan ke daerah," imbuh Hariyadi.
Berkaca dari tunggakan itu, apabila pemerintah ingin kembali bekerja sama dengan pengusaha hotel, Hariyadi berharap sistem pembayaran bisa diperbaiki.
Ia meminta agar pemerintah pusat mencontoh pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pembayaran biaya isoman ini.
Sebagai contoh, Pemprov Jabar membayar sebagian biaya isoman yakni 50 persen kepada pengusaha hotel dalam dua minggu sekali sehingga bisa mengurangi beban pengelola.
Baca juga: Jangan Panik, Simak Panduan Cara Isolasi Mandiri (Isoman) di Rumah
"Kalau pemerintah mau bekerja sama lagi, kami mintanya pola pembayaranya itu yang baik ya. Untuk beberapa daerah seperti Bandung untuk isoman, itu dibayarkan Pemprov, jadi dibayar 50 persen dulu kalau tidak salah. Pembayarannya 2 minggu sekali, jadi sudah jauh lebih baik," kata Hariyadi.
Secara umum ia menuturkan bahwa masyarakat lebih memilih isoman di rumah ketimbang di hotel. Menurut Hariyadi, jumlah pasien isoman di hotel tidak begitu banyak.
"Pada kenyataannya, tamu di hotel isoman itu justru sedikit karena banyak yang isoman di rumah, lebih tenang dan bisa mengantisipasi," katanya.
Sebelumnya, Ketua PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mencatat tunggakan sebesar Rp 140 miliar periode Februari hingga Juni 2021 dari beberapa hotel yang menjadi tempat karantina Orang Tanpa Gejala (OTG) di DKI Jakarta.
Pengusaha hotel tersebut meminta bantuan kepada BPD PHRI DKI Jakarta agar bisa komunikasi dengan BNPB, sebagai pemrakarsa hotel bagi OTG.
"Sejumlah hotel yang menjadi penyelenggara tempat karantina Orang Tanpa Gejala (OTG) belum terbayar sampai sekarang itu. Ada sekitar Rp 140 miliar periode Februari hingga Juni 2021. Ini mohon agar segera dicairkan karena itu (hotel) kan megap-megap sekali cashflow-nya," kata Iwan dalam diskusi virtual Dampak PPKM Darurat pada Industri Hotel dan Restoran.
Pemerintah sendiri sebelumnya memastikan adanya perpanjangan masa PPKM Darurat. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada beberapa pelonggaran, terutama untuk para pedagang kecil di lapangan.
Menanggapi hal itu, Apindo telah memberikan 6 usulan kepada pemerintah terkait adanya perpanjangan PPKM Darurat. Perpanjangan PPKM Darurat disebut dapat memberikan dampak negatif bagi sektor manufaktur nasional.
Salah satu contohnya, Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia sepanjang 2021 belum pernah kembali turun ke bawah level 50,0.
PMI Indonesia per Juni 2021 tercatat turun ke level 53,5 dari posisi tertinggi sejak PMI Indonesia diambil pada 2011 dikisaran 55,3.
"Otomatis kalau industrinya tertekan, akan terkoreksi PMI-nya, akan tertahan, atau mungkin akan turun. Jadi ini tergantung dari efektivitas industri kita seperti apa," ujar Hariyadi.
Hariyadi berharap, penerapan PPKM Mikro Darurat yang kini diperpanjang hingga 25 Juli 2021 tidak kembali diperpanjang.
Sebab akan ada potensi berulangnya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal seperti yang terjadi pada tahun lalu.
Adapun enam usulan kepada pemerintah terkait pengoperasian sektor manufaktur selama PPKM Darurat yang diyakini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yaitu pertama, meningkatkan kapasitas industri sektor kritikal, esensial dan berorientasi ekspor serta industri penunjangnya menjadi 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional jika telah melakukan vaksinasi dua kali untuk seluruh tenaga kerja.
"Kedua, mengizinkan industri sektor nonesensial dan industri penunjangnya untuk beroperasi dengan kapasitas maksimal karyawan operasional sebanyak 50 persen dan karyawan penunjang operasional 10 persen," katanya.
Baca juga: 3 Bocah Isoman di Rumah, Ibunya telah Meninggal Dunia dan Ayah Dirawat di RSUD Malang
Ketiga, mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan bisa dieksekusi secara cepat.
Keempat, mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu.
"Perlu adanya komunikasi satu pintu agar dapat menciptakan kepastian dan ketenangan di masyarakat," kata Hariyadi.
Kelima, perlu adanya desain stimulus produktif bagi dunia usaha selain kesehatan dan bantuan sosial.
Setidaknya ada tiga stimulus yang diinginkan dunia usaha, yakni penyeragaman terkait aturan restrukturisasi, subsidi upah melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan keringanan tarif listrik.
Terakhir, mempercepat pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah perindustrian dan perdagangan.
Apindo telah bekerjasama dengan aparat berwajib untuk mempercepat upaya vaksinasi tersebut.
"Vaksinatornya kami biayai secara gotong royong. Jadi, kami juga bekerja cepat," kata Hariyadi.(tribun network/sen/dod)