Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
Walau demikian, ia mengakui kolaborasi tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan sejumlah upaya.
Menurutnya, satu yang perlu dilakukan adalah membuka ruang kolaborasi secara luas dan membangun komunikasi secara intens.
Baca juga: Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, Beserta Sejarah dan Nilai-nilai Pancasila
Hal itu disampaikan Yudian saat webinar bertajuk “Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Memperkuat Pembinaan Ideologi Pancasila Serta Penguatan, Pembentukan, dan Evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental”, Senin (2/8/2021).
“Oleh karena itu, penting untuk mengisi dan memaksimalkan kerjasama yang telah dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, utamanya dengan membuka sebanyak-banyaknya ruang kolaborasi dengan berkomunikasi secara intensif, utamanya dalam mengawal RPJMN 2020-2024 tentang PIP,” ujar Yudian.
Yudian memaparkan sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat PIP.
Pertama, pemerintah daerah dapat menggelar pendidikan dan pelatihan PIP bagi para ASN.
Kedua, melakukan penguatan moderasi beragama dan kelembagaan melalui strategi struktural dan kultural.
Strategi struktural dilakukan dengan cara sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah dengan melibatkan BPIP.
Sedangkan strategi kultural, dapat dilakukan dengan melibatkan ormas dalam proses penyusunan dan pengambilan kebijakan.
Baca juga: Pandangan BPIP soal Calon Paskibraka dari Sulbar yang Gagal Ikut Diklat di Jakarta
Ketiga, lanjut Yudian, pemerintah daerah dapat memberi dukungan dan berkolaborasi dengan BPIP dalam proses PIP melalui jejaring Pancamandala.
Dukungan itu diperlukan apalagi BPIP tidak mempunyai satuan kerja di daerah.
Pancamandala sendiri merupakan keterlibatan berbagai pihak, yang meliputi komunitas, akademisi, birokrasi, pendamping (NGO), private sektor, dan terpenting pemerintah daerah.
Sementara itu, Anggota Tim Ahli Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Alissa Wahid yang juga hadir sebagai narasumber di kegiatan serupa memberikan pandangannya terkait gerakan revolusi mental.