Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama minta pemerintah pikirkan ulang penyelenggaraan PON XX Papua 2021.
Bahkan, kata Haris, pemerintah mungkin lebih baik jika membatalkan penyelenggaraan PON Papua dalam waktu dekat ini.
Mengingat kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun saat ini tengah mulai terjadi penurunan angka konfirmasi positifnya.
Hal tersebut harus dipertimbangkan, lantaran Haris berkaca pada olimpiade di Negara Jepang.
Menurut Haris, Jepang sebagai negara maju yang menyelenggarakan Olimpiade Tokyo 2020 tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade.
Baca juga: Dukung Fokus Penanganan Covid-19, KemKominfo Jadwalkan Ulang Migrasi TV Digital Tahap Satu
Baca juga: Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Anggota Bulan Agustus, untuk Bantuan Sosial Covid-19
"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," kata Haris dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (7/8/2021).
Dikatakan Haris, lonjakan penyebaran Covid-19 varian Delta semakin memprihatinkan dan menyebar ke semua daerah.
Termasuk di Tanah Papua, tempat penyelenggaraan pesta olahraga nasional ini akan dilaksanakan.
Hari khawatir, PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru.
Sehingga, ditakutkan akan membuat masyarakat dan pemerintah kewalahan menangani lonjakan kasus Covid-19 lagi.
"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru, disaat banyak penderita Covid-19 membuat fasilitas kesehatan tidak mampu menangani situasi yang ada, tenaga medis kelelahan menangani pasien, bahkan ikut ada korban," kata Haris.
Baca juga: Antusiasme Membeludak, Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Minta Pemerintah Tambah Pasokan Vaksin
Apalagi pemerintah saat ini sedang memberlakukan PPKM yang bertujuan untuk memutus mata rantai virus Corona yang semakin melonjak.
"Namun sangat ironis, pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua yang menghabiskan anggaran yang besar," kata Haris.
Pembatalan ini, kata Haris, harus dibatalkan karena alasan kemanusiaan.