Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendesak Menpora Zainuddin Amali untuk membatalkan atau menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021.
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 4 untuk memutus mata rantai Covid-19 yang semakin melonjak.
"Tidak ada urgensinya pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua di tengah lonjakan Covid-19," kata Haris, Senin (9/8/2021).
Haris membeberkan tujuh alasan DPP KNPI meminta pemerintah untuk segera membatalkan atau menunda pesta olahraga nasional tersebut yang menghabiskan dana cukup besar di tengah pandemi.
"Pertama, situasi keamanan di Papua masih rawan. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua masih terus melakukan aksi terornya," ungkap Haris.
Baca juga: Mensos Ajak Generasi Muda Papua Ciptakan Peluang & Kreativitas di Perhelatan PON XX Papua
Alasan yang kedua, kata dia, adalah pelaksanaan PON Papua dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru. Karena ribuan orang dari berbagai provinsi akan datang ke Papua. Baik itu atlet, official dan lain sebagainya," ungkapnya.
Haris mencontohkan saat Olimpiade 2020 di Tokyo.
Jepang sebagai negara maju tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade," ujarnya.
"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," tegasnya.
Penundaan bahkan pembatalan PON XX Papua 2021 menjadi cara terbaik dalam menahan laju penyebaran virus Corona dan menghindari cluster baru dari Tanah Papua.
Sedangkan alasam ketiga kata Haris adanya pemborosan anggaran.
"Apa pelaksanaan PON Papua begitu sangat penting sehingga tetap harus di laksanakan. Bahkan saat ini APBN kita telah defisit," kata Haris.
Untuk alasan kelima Haris menyebut meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.
"Sementara rakyat Indonesia banyak yang susah makan, kehilangan pekerjaan karena pandemi seperti sekarang ini," sambungnya.
Alasan kelima menurutnya adalah sebagian masyarakat Indonesia kelaparan akibat pandemi ini.
" DPP KNPI saat pemberlakukan PPKM ini mempunyai program Gedor atau gerakan door to door. Saat turun ke bawah kami melihat masyarakat masih banyak yang memerlukan pangan," ungkapnya.
Haris menambahkan, alasan keenam dan ketujuh adalah jumlah kematian yang tinggi akibat Covid-19 dan keselamatan nyawa masyarakat Indonesia
Saat ini kata dia ribuan anak menjadi yatim piatu akibat Covid 19.
Masalah nyawa masyarakat Indonesia adalah hal yang paling penting dibandingkan pagelaran PON Papua.
Sudah 100 ribu lebih nyawa melayang akibat Covid-19 di Tanah Air.
" Saya masih ingat mantan Kapolri Jenderal Idham Azis saatt menerbitkan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi pemerintah harus membatalkan PON Papua," tutup Haris.