Baca tanpa iklan
Moeldoko juga mendapatkan laporan tentang kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan di beberapa daerah dengan Kementerian Kesehatan dalam menjalankan pelaksanaan vaksin di daerah-daerah.
Satu contoh adalah beberapa Dinas Kesehatan di daerah tidak bersedia memberikan vaksin bagi CPMI yang tidak memiliki KTP dengan alamat domisili setempat.
Masalah ini sudah berusaha diselesaikan Kemenkes dengan dilaksanakannya vaksinasi oleh UPT Kemenkes di daerah.
Untuk itu, Moeldoko menginstruksikan agar Kemenkes dapat segera membuat surat kepada BP2MI, berisi tentang tata cara pelaksanaan pemberian vaksin bagi CPMI agar selanjutnya dapat dijadikan dasar pembuatan surat edaran ke UPT-UPT BP2MI di daerah.
Aspataki dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Pulau Jawa sudah berjalan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang berarti.
Namun, tidak demikian halnya dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di luar Jawa, dimana masih sangat perlu untuk diperbaiki.
“Saya menegaskan kembali perlunya koordinasi antara seluruh Kementerian dan Lembaga terkait pelaksanaan tata kelola dan penganggaran untuk penyediaan vaksinasi bagi CPMI dan PMI yang pulang,” ujar Moeldoko.
Perbaikan proses ini akan mempermudah proses penempatan, yang pada akhirnya diyakini meningkatkan kesejahteraan para PMI.
Moeldoko menambahkan, perencanaan vaksinasi sebaiknya diperkuat dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan kondisi tiap-tiap daerah, titik pemberangkatan, titik kepulangan, dan kebijakan negara penempatan.