News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jelang Rapat Paripurna RUU APBN 2022, Puan Maharani Minta Fraksi Beri Masukan Secara Komprehensif

Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPR RI, Puan Maharani menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/8/2021). Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan yang sekaligus dalam rangka HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, Puan Maharani mengenakan pakaian adat Bali. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Lukas

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna pembahasan RUU APBN 2022 dalam masa persidangan I tahun 2021-2022 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta fraksi-fraksi memberikan masukan dan pandangan yang komprehensif terkait hal tersebut.

"Agar APBN 2022 bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, untuk penyelamatan rakyat dari pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Puan kepada wartawan, Kamis (19/8/2021).

Diketahui, pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan kebijakan fiskal juga akan bersifat konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

"DPR harus memberi dukungan terhadap peningkatan sektor kesehatan yang diupayakan pemerintah, sekaligus mengawal kebijakan penanganan pandemi dengan melakukan pengawasan-pengawasan di seluruh lini," tambahnya.

Baca juga: Puan Pakai Baju Adat Bundo Kanduang, Pengamat: Mungkin Ingin Mengobati Rasa Kecewa Masyarakat Sumbar

Mantan Menko PMK tersebut mengingatkan kembali APBN 2022 harus responsif, fleksibel, dan adaptif, karena kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat pandemi Covid-19.

"Kunci kebangkitan ekonomi adalah pemulihan kesehatan. Maka DPR berkewajiban melakukan pengawasan yang optimal, baik itu pada legislasi, anggaran serta pengawalan yang presisi terhadap kebijakan pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi yang masih serba belum pasti akibat pandemi," ucap Puan.

Selain pandangan fraksi-fraksi mengenai RUU APBN 2022, rapat paripurna DPR RI hari ini juga beragendakan pertanggungjawaban APBN 2020.

Rapat paripurna akan digelar gabungan virtual dan fisik, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini