Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali akan berakhir pada Senin (30/8/2021) hari ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal angka kematian akibat Covid-19.
Sementara itu, banyak pimpinan partai politik (parpol) memuji kinerja Presiden Jokowi.
Partai Demokrat pun memberikan tanggapannya terkait hal tersebut.
Baca juga: Buntut Acara Dangdutan Picu Kerumunan Saat PPKM, Anak Kades di Bululawang Malang Jadi Tersangka
Baca juga: PPKM Jawa-Bali Berakhir Senin Besok, Sejumlah Sekolah di Wilayah Jakarta akan Mulai PTM
Dirangkum Tribunnews, inilah berita populer nasional yang dapat Anda simak:
1. Kampus di Wilayah PPKM Level 1 hingga Level 3 Diizinkan Kuliah Tatap Muka
Mendikbudristek, Nadiem Makarim meminta perguruan tinggi yang masuk wilayah PPKM Level 1 hingga 3 untuk segera menggelar pembelajaran tatap muka terbatas.
Sementara, kampus yang masuk wilayah PPKM Level 4 masih harus menggelar pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Kami mendorong kampus-kampus yang berada di wilayah PPKM level satu sampai tiga untuk segera pertemuan tatap muka terbatas kepada mahasiswa," ujar Nadiem melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/8/2021).
Meski begitu, Nadiem meminta agar para mahasiswa yang mengikuti PTM terbatas untuk komitmen dalam menjaga protokol kesehatan.
Keberhasilan PTM terbatas, kata Nadiem, tergantung pada penerapan protokol kesehatan.
2. Jokowi Soroti Angka Kematian Covid-19
Baca juga: Karena Kondisi Darurat, MUI Tegaskan Tiga Vaksin Covid-19 Ini Boleh Digunakan
Baca juga: Panglima TNI Imbau Pasien Covid-19 Isoman di Bali Dirawat di Fasilitas Isoter
Diperpanjang pada 23 Agustus lalu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali akan berakhir Senin (30/8/2021).
Seperti sebelumnya-sebelumnya, diperkirakan PPKM Jawa-Bali akan kembali diperpanjang.
Hal ini menyusul pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya yang mengatakan PPKM akan terus diperpanjang selama Pandemi Covid-19.
Kendati demikian, pemerintah melakukan pelonggaran aturan secara bertahap.
Dalam perpanjangan PPKM Jawa-Bali pekan lalu, sebanyak 16 kabupaten/kota di Jawa-Bali turun level dari Level 4 ke Level 3.
3. Reaksi Demokrat saat Pimpinan Parpol Puji Jokowi
Partai Demokrat turut menyoroti sikap para pemimpin Partai Politik yang memuji kinerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi Covid-19.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan hal ini dinilai masih terlalu dini, bahkan seharusnya pemerintah bisa mawas diri dan menahan diri.
"Tolonglah berempati dengan 130 ribu keluarga anak bangsa yang telah kehilangan sanak saudaranya karena pandemi."
Baca juga: Prabowo: Saya Hormat Sama Bapak Jokowi, Saya Bangga Jadi Bagian dari Pemerintahan Ini
Baca juga: Menhub Budi Karya Sampaikan Pesan Jokowi Soal Vaksinasi Covid-19
"Ingat, tidak ada yang lebih bernilai dari nyawa manusia, seperti yang selalu Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, ingatkan," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/8/2021).
Lebih lanjut, Herzaky mengungkapkan, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi atas segala yang telah dilakukan selama ini.
4. Data Kasus Covid-19 dalam Sepekan Terakhir
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berakhir pada Senin (30/8/2021).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan PPKM kembali diperpanjang untuk kesekian kalinya, Senin (23/8/2021).
Hal ini disampaikan Jokowi dalam konferensi pers secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengungkapkan kasus konfirmasi positif mengalami penurunan sebesar 78 persen sejak titik puncak kasus terjadi pada 15 Juli 2021.
"Sejak titik puncak kasus pada tanggal 15 Juli 2021, kasus konfirmasi positif terus menurun. Dan sekarang ini sudah turun sebesar 78 persen," ujarnya.
5. Komnas HAM Sebut Ada Potensi Korupsi dalam Proses Alih Status Pegawai KPK
Baca juga: Terkait TWK, Pegawai KPK Sebut Pernah Didatangi 2 Orang yang Ngaku dari Kemendagri
Baca juga: MAKI Minta Dewas KPK Pecat Lili Piantuli Siregar jika Terbukti Melanggar Etik Berat
Komisioner Komnas HAM RI, M Choirul Anam, menyebut ada potensi korupsi dalam penyelenggaraan alih status pegawai KPK ke ASN.
Meskipun ia menyadari hal tersebut bukanlah ranah Komnas HAM, namun menurutnya hal tersebut penting untuk disampaikan
Ia mengatakan potensi tersebut telah ditulis dalam laporan penyelidikan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK.
Anam menjelaskan potensi tersebut terlihat pada tidak jelasnya penganggaran dalam pelaksanaan proses alih status Pegawai KPK.
Hal tersebut disampaikannya saat Diskusi Publik bertajuk Stigmatisasi dan Pelanggaran HAM dalam Proses Alih Status Pegawai KPK yang disiarkan di kanal YouTube Yayasan LBH Indonesia pada Minggu (29/8/2021).
Baca berita populer lainnya
(Tribunnews.com)