Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada 2017-2018.
Kini, setelah jadi tersangka pada Jumat (3/9/2021) lalu, Budhi Sarwono resmi ditahan oleh KPK di Rutan KPK hingga 22 September mendatang.
Buntut dari penetapan Budhi sebagai tersangka, sejumlah masyarakat Banjarnegara bersuka cita.
Baca juga: Aksi Warga Banjarnegara Setelah Budhi Sarwono Ditahan KPK: Cukur Gundul hingga Pasang Spanduk
Mereka kompak menggelar berbagai tasayuran hingga memasang spanduk untuk mengapresiasi kerja KPK yang telah menangkap sang bupati.
Namun, jauh sebelum Budhi ditetapkan sebagai tersangka, sosoknya kerap kali menuai sorotan karena kontroversi.
Budhi sempat menyebut Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Penjahit.
Hal itu dilakukan Budhi pada akhir Agustus 2021 lalu saat sedang menjelaskan perkembangan kasus Covid-19 di Banjarnegara.
Terbaru, video Budhi Sarwono yang pernah protes gajinya sebagai bupati tergolong kecil dan harus melakukan korupsi, kembali viral di media sosial.
Padahal, unggahannya yang menyebut gajinya kecil dan memungkinkan untuk melakukan korupsi itu pertama kali beredar pada awal Oktober 2019 lalu.
Adapun, kala itu, pernyataanya menjadi viral setelah dirinya mengunggah foto slip gaji melalui akun Instagram resminya, Rabu (2/10/2019) lalu.
Baca juga: Bupati Banjarnegara jadi Tersangka KPK, Minta Fee Proyek hingga Ikutkan Perusahaan Keluarga
Baca juga: Ditantang Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Buktikan Aliran Uang Rp 2,1 M, Ini Jawaban KPK
Dalam unggahannya, tertera besaran gaji bersih yang diterima oleh Budhi Sarwono sesuai draf senilai Rp6.114.100.
Namun setelah dipotong berbagai hal, gaji yang sampai padanya senilai kurang lebih Rp5 juta.
Kemudian ia menanggapi nominal itu lalu menyebutnya terlalu kecil.
Ia mengatakan, gaji tersebut tak sesuai dengan mobilitasnya yang harus berkeliling 20 kecamatan.
Bahkan, Budhi juga sempat menyebut nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Budhi juga merasa kasihan kepada Ganjar yang haru berkeliling ke 35 kabupaten/kota.
Dikutip dari Kompas.com, menurutnya dengan memberikan gaji kecil kepada kepala daerah sangat memungkinkan untuk melakukan korupsi.
"Kalau seperti itu ngajari bupati cluthak (suka mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), habis bupati se-Indonesia," ungkapnya.
Baca juga: Duduk Perkara Bupati Banjarnegara, Minta Fee Proyek hingga Ikutkan Perusahaan Keluarga
Baca juga: Firli Bahuri: KPK Bakal Bongkar Transaksi Keuangan Budhi Sarwono
Kemudian ia berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan gaji kepala daerah.
Menurut Budhi, seorang bupati idealnya mendapatkan Rp100 juta atau bahkan hingga Rp150 juta.
"Kalau anggota dewan saja Rp 30 juta, bupati ya Rp 100 juta atau Rp 150 juta lah," kata Budhi.
Ia menganggap, kenaikan gaji kepala daerah diperlukan agar seimbang dengan gaji para pejabat atau kepala negara lainnya.
Sementara, dalam video berdurasi 48 detik yang kembali beredar di media sosial, Budhi mengeluarkan keluhannya.
Ia mengaku tak akan mencalonkan diri sebagai bupati jika tahu nominal gajinya.
Ia pun mengaku hanya bisa diam saat tahu nominal gajinya hanya Rp 5 juta saja.
"Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon, demi Allah saya nggak nyalon."
"Ngertinya saya antara 150-200 juta, saat baru tahu pertama kali saya cuma diem, tapi saya punya kewajiban membangun Banjarnegara," ungkap Budhi dalam videonya.
Kemudian, Budhi pun justru menyebut akan melakukan korupsi karena gaji sebagai bupati sangat kecil.
Hal itu dilakukan karena ia ingin membalas budi kepada tim suksesnya hingga partainya.
"Pasti harus (melakukan korupsi, red), bukan potensi tapi harus korupsi, karena lama-lama kita jadi mikir, kita punya partai dan punya tim sukses," jelasnya.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Rachmawati)