Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menerima dan menggelar pertemuan dengan Kedutaan Besar India yang dilaksanakan di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021).
Kedua pihak membahas sejumlah isu dari soal demokrasi dan pemilu, covid-19, hingga soal Taliban.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menerima rombongan Kedubes India bersama Ketua DPP PDIP bidang luar negeri Ahmad Basarah, Direktur Hubungan Luar Negeri DPP PDIP Hanjaya, dan Yasinta Sekarwangi dari Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDIP.
Sementara jajaran Kedubes India dipimpin oleh Basir Ahmad, Wakil Duta Besar yang baru ditugaskan di Indonesia.
Di awal pertemuan, Hasto menceritakan perjalanan panjang partainya dalam sejarah bangsa Indonesia.
Secara khusus dijelaskannya soal sejarah kantor partai di Diponegoro, yang dibangun ulang setelah dulu pernah diserang pada era pemerintahan otoriter Soeharto.
“Saya memberi tahu pertemuan kita ini kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan beliau menitipkan salam. Sekaligus pesan untuk berdiskusi soal pelaksanaan demokrasi di India, khususnya menegenai voting elektronik atau e-voting,” kata Hasto.
Pembicaraan lalu berlangsung hangat karena Basir Ahmad merespons dengan pengakuan bahwa dirinya sudah beberapa kali ikut hadir saat pemimpin tertinggi negerinya bertemu dengan Megawati.
Basir mengaku pihaknya selalu tertarik dan ingin belajar bersama Indonesia. Karena Indonesia dan India memiliki banyak kesamaan. Baik dari jumlah penduduk hingga soal keragaman budayanya.
Kata dia, soal e-voting, India sudah lama merencanakan dan membahasnya. Diapun mengundang jika jajaran PDIP hendak mempelajarinya dengan datang langsung ke India.
Baca juga: Penyakit Misterius Mirip Covid-19 Muncul di India, Puluhan Anak Jadi Korban
“Silahkan berkunjung ke India,” kata Basir.
Pembicaraan juga menyentuh isu Laut China Selatan dan militer.
Hasto mengatakan India mempunyai strategi yang menarik karena menjalin kerja sama militer, baik dengan Rusia dan Amerika Serikat (AS) sekaligus.
Basir tak banyak menjawab soal hubungan militer negaranya dengan Rusia dan AS.