Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Gerakan Rakyat Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) menemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).
Aliansi tersebut menyampaikan aspirasi tentang kerusakan alam di Danau Toba karena kehadiran PT TPL.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba Laurensius Manurung menjelaskan, hadirnya gerakan ini karena prihatin terhadap kondisi masyarakat di sekitar Danau Toba.
Dikatakannya, selama PT TPL beroperasi banyak berbagai masalah yang ditimbulkan.
"Pertama masalah lingkungan sudah pasti, masyarakat terkena dampak lingkungan. Pada awalnya malah kalau kita di kawasan Danau Toba baunya itu luar biasa dan pada saat itu masyarakat itu mulai bereaksi melawan," katanya.
"Tapi sebenarnya industri ini tidak cocok di lokasi itu karena pada saat itu Menteri Lingkungan Pak Emil Salim menolak sebenarnya, tapi pada kondisi itu berbagai cara pabrik ini berdiri," lanjutnya.
Baca juga: DPD RI Kaji Aduan Aliansi GERAK Tutup TPL
Laurensius menegaskan pabrik tersebut tidak cocok berdiri di sekitar kawasan Danau Toba.
Sebab, banyak pohon pinus yang ditebang dan akibatnya merusak ekosistem di sana.
Terakhir, terjadi banjir dan longsor di daerah Parapat, Kabupaten Simalungun.
"Tahuun 1999 sebenanrya pabrik ini sudah ditutup oleh Pak Habibie, karena ada penolakan dari masyarakat tapi ada suatu perkembangan 4 tahun kemudian berubah nama dari IIU (Inti Indorayon Utama) menjadi TPL, Toba Pulp Lestari dari tahun 2003 sampai hari ini timbul gejolak di masyarakat," ujarnya.
"Gerakan ini makin membesar karena kita lihat ada ketidakcocokan antara industri ini, yang paling hebat kalau kita lihat dari laporan keuangan dari perusahaan ini merugi terus. Kemudian kontribusi kepada masyarakat dan negara apa? bahkan kalau kita lihat karyawan hanya 1.100 orang ditambah dengan buruh harian lepas," lanjutnya.
Baca juga: KLHK Sanksi PT TPL Terkait Pencemaran Limbah Industri di Danau Toba
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengatakan, industri tersebut sebenarnya sudah diprotes sebelum ada pabrik dan izin operasi.
Sebab, dia menjelaskan industri pulp dan rayon dikenal sebagai industri kotor.
"Kenapa diprotes? industri pulp dan rayon itu di seluruh dunia dikenal sebagai industri kotor, industri kotor itu adalah industri yang memgelola bahan baku berupa serat kayu diolah dengan zat yang namanya klorin, zat kimia itu diolah dan keluar polusi berupa padat, cair, dan gas. Inilah yang bikin bau setiap hari," ucap Abdon.
Selain dari sisi ekologi, perusahaan tersebut juga dinilai tidak memberikan keuntungan finansial, baik untuk negara maupun masyarakat sekitar.
Menurutnya, hal itu juga akan menggagalkan kebijakan pemerintah terkait destinasi super prioritas.
"Itu menurut saya akan menggagalkan seluruh proyek prioritas nasional yang digagas presiden," katanya.
Merespons aspirasi aliansi tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Aliansi Gerak Tutup TPL.
"Kami akan membahas dan melakukan langkah-langkah bersama dengan Komite DPD RI atas aspirasi ini. Ini memang merupakan momentum bagi DPD RI untuk hadir di tengah-tengah masyarakat,” ucap Sultan.
Menurut Sultan, hasil dari kajian dengan Komite DPD RI maka akan keluar hasil rekomendasi.
Setelah itu, akan keluar putusan DPD RI menyikapi permasalahan tersebut.
Baca juga: Pimpinan Komisi VI Minta Satgas Investasi Periksa dan Berikan Sanksi PT TPL
"Kami perlu mendalami hal ini terlebih dahulu, kita perlu cek kembali dan memanggil kementerian terkait. Intinya, sudut pandang kami sama dengan teman-teman dari masyarakat Danau Toba," ujarnya.
Senator asal Bengkulu ini berharap Danau Toba yang akan menjadi destinasi wisata super prioritas harus bisa menjadi bagian dalam aspirasi kelompok masyarakat Danau Toba.
"Memang sudah benar aspirasi ini datang kepada DPD RI. Nanti kami akan menembus dinding-dinding yang sulit dilalui," ucapnya.
Turut hadir dalam Aliansi tersebut Maruap Siahaan (Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba/YPDT), Eliakim Sitorus (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM), Darman Siahaan (Ketua Umum Naposo Batak Jabodetabek/Nabaja), Ronsen Pasaribu (Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia/FBBI), Pendeta Faber Manurung, Martin Sirait (Ketua Umum Forum Bonapasogit), Prof Adler H. Manurung, dan wartawan senior Domu D Ambarita.
Sementara itu pada kesempatan ini, Sultan B Najamudin didampingi oleh Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin, Ketua PPUU DPD RI Badikenita BR Sitepu, dan Wakil Ketua BAP DPD RI Asyera Respati A Wundalero.