Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemunculan varian baru virus corona menjadi salah satu variabel yang diwaspadai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI jelang diselenggarakannya pesta demokrasi Pemilu Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Apalagi jika kemudian muncul varian baru virus corona yang punya penularan lebih tinggi daripada varian Delta.
Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan, untuk menghadapi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada Serentak 2024, KPU berencana mengadopsi semua kebijakan yang dinilai berhasil yang diterapkan di Pilkada Serentak 2020.
"Secara ringkas, apa yang sudah berhasil diterapkan di Pilkada 2020, itu akan kami terapkan kembali," kata Viryan dalam diskusi daring bertajuk 'Langkah Kesiapan serta Antisipasi Penyelenggara Menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 dalam Skenario Pandemi Covid-19', Kamis (9/9/2021).
Namun kata dia, jika jelang Pemilu dan Pilpres yang akan berlangsung sekitar 2,5 tahun lagi itu muncul varian baru virus corona yang lebih berbahaya dari varian delta, maka penyelenggara pemilu dan pemerintah perlu mengambil kebijakan baru yang berbeda dari Pilkada Serentak 2020.
"Hal lain, bisa jadi dengan modal yang sudah kita lakukan, efektivitas demokrasi elektoral di masa pandemi bisa makin tinggi. Kecuali ada varian baru yang lebih membahayakan dari varian delta, yang tingkat serangnya daya rusaknya sangat tinggi. Itu kondisinya tentu sangat berbeda," kata Viryan.
"Itu variabel yang kita perhatikan, selebihnya kalau tidak, kita bisa berharap ini bisa kita mitigasi dengan cara yang sudah ada. Terlebih lagi herd immunity terwujud sehingga kita bisa fokus ke aspek elektoral semata," terang dia.
Baca juga: KPU: Pelaksanaan Pemilu 2024 Bisa Jadi Peluang Meningkatkan Derajat Demokrasi Elektoral
Viryan mengatakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bisa jadi peluang meningkatkan derajat demokrasi elektoral di tengah pandemi Corona.
Apalagi para penyelenggara pemilu sudah punya modal yakni pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 kemarin.
"Jadi meski kita punya modalitas yang bagus di 2020, tapi kita punya peluang meningkatkan kembali derajat demokrasi elektoral di masa pandemi karena sudah punya pengalaman di 2020," kata Viryan.
Ia menjelaskan, penyelenggara pemilu khususnya KPU bisa meningkatkan mekanisme kampanye daring.
Mengingat kampanye daring kian bergeliat di masa pandemi. Salah satunya pemanfaatan aplikasi zoom meeting yang kian lumrah digunakan. Sehingga bisa jadi salah satu sarana sebagai media berkampanye.
"Apa yang bisa kita tingkatkan, pertama mungkin mekanisme kampanye. Kampanye daring akan semakin meningkat, budaya zoom ini sekarang sudah luar biasa," ucapnya.
"Kita sudah bisa mengekfektifkan kampanye secara digital, ada ruang yang bisa kita maksimalkan. Kemudian bagaimana meminimalisir sentuhan antara pemilih dan petugas. Untuk kegiatan coklit bisa juga menggunakan Sicoklit (Sistem Informasi Pencocokan Dan Penelitian)," terang Viryan.