Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Bank Himbara di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat bantuan sosial.
Bank, menurut Risma, perlu mengambil inisiatif untuk jemput bola ke lokasi terdekat penerima manfaat.
"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya," kata Risma melalui keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).
Terdapat tantangan geografis dalam penyaluran bansos di Kalsel.
Di kawasan ini secara umum ditandai dengan adanya dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai.
Baca juga: Mensos Risma Segera Tingkatkan Kualitas Prasarana Dasar Suku Dayak Meratus
Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.
Beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut.
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, bisa lebih besar dari indeks bantuan yang sebesar Rp 200-600 ribu.
"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," kata Risma.
Dalam jangka panjang, Risma akan menyiapkan peraturan khusus.
Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus.
"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif," ungkap Risma.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel.
Persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit.
Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," pungkas Risma.