Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Public Institute (IPI) bicara soal Partai Golkar yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan karena dua nama tokohnya terjerat dugaan kasus korupsi.
Dua nama itu adalah Alex Noerdin yang ditangkap Kejaksaan Agung, dan paling baru yakni elite Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang ditersangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nama terakhir disebut akan dilakukan pemanggilan oleh KPK pada Jumat ini.
Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo mengatakan dengan ditetapkannya Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin menjadi tersangka, maka telah menambah deretan elit partai Golkar yang terjerat kasus korupsi.
"Sebelumnya, sejumlah elit Golkar seperti Setia Novanto, Idrus Marham, dan sejumlah nama lain juga terjerat kasus korupsi," ujarnya dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Jumat (24/9/2021).
Baca juga: Ngaku Lagi Isoman, Azis Syamsuddin Minta Diperiksa KPK 4 Oktober
Dalam posisi seperti itu, Karyono mengatakan akan ada semacam persepsi buruk yang diterima Golkar.
"Ini bisa membuat posisi Golkar melaju di peringkat atas sebagai partai yang dipersepsikan publik sebagai partai terkorup," tambahnya.
Pasalnya, Karyono melanjutkan kasus korupsi yang menjerat elite Golkar bisa berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan partai Golkar khususnya dan institusi partai pada umumnya.
"Golkar bisa semakin kehilangan kepercayaan publik jika para kadernya banyak yang terjerat kasus korupsi. Masalah ini merupakan salah satu tantangan berat bagi Golkar ke depan," katanya
Karyono pun menyarankan jika Golkar ingin mengembalikan kepercayaan publik, sistem rekrutmen perlu diperbaiki.
"Selain itu, biaya politik dan sistem pendanaan partai yang menjadi salah satu penyebab kader melakukan korupsi juga perlu diperbarui dengan mengedepankan kemandirian dan gotong royong," lanjutnya.
Sebab, dikatakan Karyono, sudah jadi rahasia umum bahws biaya politik yang sangat besar menjadi salah satu hulu persoalan korupsi.
"Posisi jabatan di partai politik dan lembaga negara yang diisi kader partai juga harus berdasarkan merit sistem dan steril dari transaksi politik uang. Dengan begitu, kader partai yang ditempatkan di posisi tertentu tidak terbebani untuk menyetor dana sebagai kompensasi dari posisi jabatan yang dipercayakan," tambahnya.
"Karenanya, calon pengganti Azis Syamsuddin, tentu harus dicari figur yang kapabel, dan bersih dari perilaku korupsi. Itu kembali pada kebijakan internal Partai Golkar. Saya yakin, di Golkar masih banyak kader yang memiliki kapabilitas dan integritas," pungkas Karyono.