Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Didampingi Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanam mangrove bersama masyarakat di Pantai Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, pada Selasa (28/9/2021).
Jokowi menegaskan pemerintah akan merehabilitasi lahan dan hutan mangrove di seluruh Tanah Air seluas 34.000 hektare pada tahun 2021.
Menurutnya, rehabilitasi mangrove bisa memulihkan dan melestarikan kawasan hutan mangrove, serta mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia.
“Rehabilitasi mangrove ini tidak hanya kita lakukan di Kabupaten Bengkalis tapi di seluruh tanah air karena mangrove menyimpan karbon 4-5 kali lipat lebih banyak dari hutan tropis daratan, sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon dan ini meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement,” kata Jokowi.
Baca juga: Potret Jokowi Ikut Nyemplung Tanam Mangrove saat Kunker di Batam
Menurut Kepala BRGM Hartono kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis adalah seluas 973 hektare.
Sejauh ini, telah ditanam sekitar 1,4 juta bibit mangrove pada areal seluas 464 hektare dan dilaksanakan oleh 24 kelompok masyarakat setempat.
Melihat progres ini, Hartono mengaku optimis rehabilitasi mangrove yang ditargetkan Jokowi akan rampung tahun ini.
Bahkan, pihaknya terus menggencarkan penanaman mangrove di sembilan provinsi seperti Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.
“Guna mempercepat rehabilitasi mangrove, kami juga melibatkan masyarakat sekitar melalui metode padat karya, sehingga penanaman mangrove juga akan cepat rampung sesuai target. Jadi ini tak hanya untuk memperbaiki ekosistem mangrove tapi juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ungkap Hartono.
Rehabilitasi mangrove yang dilakukan BRGM bersama KLHK melalui BPDASHL dengan pola Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini tak hanya bertujuan menjaga ekosistem tapi juga bisa memberikan tambahan penghasilan untuk masyarakat.
“Kita ingin program BRGM ini menguntungkan masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan daya beli, serta memberikan sumber penghasilan baru, sehingga ekosistem terjaga, masyarakat pun sejahtera,” pungkas Hartono.
Sebagai negara yang memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan luas 3,36 juta hektare, maka rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya melindungi negara, karena kerusakan mangrove dapat mempengaruhi perubahan iklim di Indonesia dan juga dunia.