Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Anak, Ulfah Mawardi mengungkapkan persoalan stunting pada anak sangat berkaitan erat dengan persoalan perkawinan anak atau pernikahan dini.
Hal ini digambarkan dengan tingginya angka stunting di wilayah dengan tingkat perkawinan anak yang juga tergolong tinggi.
Untuk itu, pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah, maupun masyarakat luas untuk mencegah perkawinan anak dan stunting.
“Pencegahan perkawinan anak sangat beririsan dengan pencegahan stunting. Hal ini disebabkan karena kondisi anak yang diharuskan menikah, baik secara usia, pendidikan, maupun kesehatan reproduksinya belum siap, sehingga ketika mereka hamil dan melahirkan, baik dalam pemenuhan gizi maupun aspek kesehatan anak yang dilahirkan berisiko besar mengalami stunting,” ungkap Ulfah dalam Instagram Live ‘Perempuan Istimewa, Anak Sehat, Bebas Stunting’, Selasa (5/10/2021).
Ulfah menambahkan, sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting menjadi 14% sesuai target Pemerintah pada 2024, Kementerian PPPA secara serius berkomitmen menjalankan 5 (lima) arahan Presiden, di antaranya yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berspektif gender, meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pekerja anak, dan mencegah perkawinan anak.
Baca juga: Percepat Atasi Stunting, Anggota Komisi IX Minta Kesejahteraan Penyuluh KB Ditingkatkan
“Kelima arahan tersebut berkaitan erat dengan upaya pencegahan stunting. Arahan pertama merupakan hulu dari berbagai permasalahan terhadap perempuan dan anak, termasuk stunting. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi maka kesehatan dan pendidikan perempuan dapat lebih terjamin, sehingga menghasilkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting,” kata Ulfah.
Ulfah juga menekankan tanpa perempuan dan anak yang sehat, maka tujuan bersama untuk mencapai perempuan yang berdaya tidak akan tercapai.
“Arahan kedua yaitu mendorong peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, hal ini turut menjadi faktor pendukung penting dalam mencegah stunting. Ketika Ibu dan keluarga dapat memberikan pendidikan maupun pengasuhan yang berkualitas, khususnya terkait pola pertumbuhan anak dan kesehatan reproduksi, mereka tentunya akan melakukan treatment yang tepat dan optimal bagi anak, sejak mengandung bahkan melahirkan nanti. Hal ini turut menjamin kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan,” jelas Ulfah.
Baca juga: Program Desa Berdaya Generasi Maju di NTT, Upaya Mengatasi Masalah Gizi Buruk hingga Stunting
Lebih lanjut, Ulfah menuturkan Kemen PPPA juga telah berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mencegah stunting, seperti berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Selain itu, melibatkan peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor (2P) untuk menyosialisasikan program terkait anak yang dikemas menarik dan bersifat millennial kepada teman-teman seusianya di seluruh Indonesia.
“Program wajib belajar 12 tahun diharapkan dapat dijalani anak-anak kita, sehingga sampai di Perguruan Tinggi nanti anak dapat memahami persoalan stunting dan upaya mencegahnya," imbuh Ulfah.
Kemen PPPA juga telah menyediakan layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 serta melakukan program pemberdayaan perempuan di tingkat desa.
Baca juga: PKS Prihatin Ancaman Stunting Menguat Akibat Terbelenggu Impor dan Krisis Petani
Layanan dan program ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi terkait pencegahan stunting dalam masyarakat, sekaligus mendukung program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkapkan, pendewasaan usia perkawinan anak sangatlah penting dalam mencegah stunting.
Untuk itu, BKKBN telah melibatkan peran generasi muda melalui Generasi yang Punya Rencana (GenRe) agar tidak melakukan perkawinan anak, seks di luar nikah, dan menjauhi narkotika.
“Kami juga menjalankan program Bina Keluarga Remaja dan Posyandu Keluarga. Kami harap Kementerian Dalam Negeri berkenan mengubah Posyandu yang ada saat ini, menjadi Posyandu Keluarga untuk menangani berbagai permasalahan terkait keluarga, khususnya dalam mendukung pencegahan perkawinan anak dan pencegahan stunting, serta memenuhi hak-hak anak, misalnya dengan memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi,” ujar Hasto.