Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa tidak ada dualisme di dalam kepengurusan Partai Demokrat.
Herzaky menyebut kepengurusan Partai Demokrat, hanya ada satu yang sah dan diakui oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Herzaky dalam keterangan pers Partai Demokrat yang disiarkan secara virtual melalui Kompas TV, Minggu (3/10/2021).
"Atas nama para pengurus DPP Partai Demokrat, tolong diingat, hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan di akui oleh pemerintah. Tidak ada dualisme," kata Herzaky.
Pernyataan ini disampaikan Herzaky untuk memperjelas posisi Moeldoko saat ini.
Mengenai Moeldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat, Herzaky menyebut pihaknya masih meragukan kemampuan politik praktis Moeldoko.
Sebab, sebelumnya Moeldoko sempat kalah dengan Edy Rahmayadi dalam pemilihan Ketua Umum PSSI.
"Soal kemampuan politik praktis, KSP Moeldoko ini agak diragukan kapasitasnya. Jangankan menjadi ketua umum partai politik, menjadi Ketua Umum PSSI saja kalah. Buktinya ia dikalahkan oleh junior empat tahun di bawahnya yakni Pak Edy Rahmayadi yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara," terang Herzaky.
Bahkan, kata Herzaky, kemampuan intelegen Moeldoko tumpul dan berkarat.
Ini karena kemampuannya tertutupi ambisi hawa akan kekuasaan.
"Kami juga meragukan kemampuan intelegen KSP Moeldoko, kemampuan intelegen beliau tumpul dan berkarat karena tertutup ambisi dan hawa nafsunya akan kekuasaan," kata Herzaky.
Jika kemampuan intelegennya baik, kata Herzaky, Moeldoko pasti akan mengumpulkan keterangan hingga mencerna informasi terlebih dahulu saat ada penawaran menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB.
Sehingga memiliki kemampuan untuk membaca peta politik atau peta kekuatannya.
"Jika kemampuan intelegennya baik, ketika ada kader Partai Demokrat menawarkan KSP Moeldoko untuk menjadi ketua umum melalui KLB (di Deli, Serdang), tentu saja KSP Moeldoko akan melakukan langkah-langkah intelegen, mulai dari mengumpulkan keterangan hingga menilai informasinya, sehingga memiliki kemampuan untuk membaca peta politik atau peta kekuatannya," jelas Herzaky.
Konflik Moeldoko dengan AHY Temui Babak Baru