Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan sejumlah sarannya kepada Komisi Yudisial (KY) terkait upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah yang memanfaatkan lembaga peradilan di Indonesia.
Pertama ia menyarankan KY dan Mahkamah Agung (MA) agar membangun kerja sama dan kemitraan strategis dalam melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang berproses di pengadilan.
Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan untuk mengurai modus operandi dan praktik mafia tanah serta melakukan pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara-perkara di bidang pertanahan.
Kedua, Mahfud menyarankan KY bersama MA dan aparat penegak hukum menyusun semacam nest practice atau manual petunjuk, pencegahan dan pemberantasan mafia tanah dan mafia peradilan.
Baca juga: Cerita Mahfud MD Tetangganya Pernah Jadi Korban Mafia Tanah di Yogyakarta
Hal tersebut disampaikan Mahfud pada Seminar Nasional Bertajuk Peran Komisi Yudisial dalam Silang Sengkarut Kasus Pertanahan di Pengadilan di kanal Youtube Komisi Yudisial, Kamis (7/10/2021).
"Terutama terkait dengan kasus-kasus pertanahan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional," kata Mahfud.
Ketiga, ia menyarankan KY membuka ruang seluas-luasnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan yang concern terhadap permasalahan pertanahan.
Hal tersebut, kata dia, terutama kepada masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.
Selain itu, ia juga menyarankan agar diusahakan jangan ada pembelokan kasus terkait sengketa tanah.
Mahfud berharap perhatian dan komitmen penuh dari semua pemangku kepentingan diantaranya KY, MA, aparat penegak hukum lainnya terkait bidang pertanahan.
"Untuk bekerja sama bahu membahu meningkatkan kinerja membangun kemitraan strategis dan mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia sesuai kompetensinya masing-masing," kata Mahfud.