Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Negara menggelar pertemuan virtual dengan Komnas HAM pada Jumat (8/10/2021).
Pertemuan tersebut dinilai sebagai upaya lanjutan dari koalisasi terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dialami MS.
Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Negara merupakan kelompok masyarakat sipil, baik organisasi atau individu, yang turut mengadvokasi kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada MS.
Baca juga: Ketua KPI Jatim Akui Mengidolakan Lesti Kejora dan Rizky Billar
Pada audiensi yang digelar secara daring pada siang tadi dihadiri perwakilan koalisi yang terdiri dari LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Pers.
Tak hanya itu, perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Suara Kita, Warta Feminis, Konde.co, Kapal Perempuan serta Perempuan Mahardhika juga turut hadir dalam agenda tersebut.
Adapun audiensi ini sendiri diterima langsung oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.
Dalam pernyataannya Beka menegaskan komitmen Komnas HAM membantu dalam penanganan kasus kekerasan seksual tersebut.
Pihaknya juga kata Beka kini tengah berdiskusi dengan ahli psikologi.
Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pendalaman terkait kronologi yang ditulis oleh korban MS serta melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait.
"Supaya solid secara kronologis dan fakta-fakta analisanya, (analisis fakta)," ujar Beka dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/10/2021).
Sebelum melalukan audiensi dengan Komnas HAM, koalisi masyarakat ini juga telah menyambangi gedung KPI Pusat pada Selasa (5/10/2021) juga untuk melalukan audiensi.
Langkah audiensi tersebut ditempuh sebagai upaya agar kasus diselesaikan secara terbuka, transparan.
Atas hal itu, pihak Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Negara mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk membentuk tim investigasi independen.