Baca tanpa iklan
Atas hal itu, Ridho menyebut pihaknya menyimpulkan bahwa ketimpangan dan ketidak-adilan penguasaan tanah di Indonesia sudah mengkhawatirkan.
Sebab kata dia, konflik yang berakar pada perampasan tanah yang hampir merata terjadi di seluruh Indonesia sering tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan rakyat.
Kendati begitu kata dia hingga kini belum ada tanda-tanda upaya penyelesaian yang komprehensif dan menyentuh masalahnya.
“Pemerintah masih bermain-main dengan cara penyelesaian yang parsial, kagetan, bahkan tak jarang melibatkan aparat keamanan yang haram hukumnya dalam negara demokrasi,“ beber dia.
Partai berlogo Bintang Emas itu berpandangan, di masa pandemi ini justru konflik agraria makin meningkat.
Itu didasari karena banyak perusahaan besar yang memanfaatkan pandemi untuk melakukan ekspansi bisnis di wilayah pedesaan.
Dirinya lantas menunjukkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menunjukkan kalau selama masa pandemi ini (2020) terjadi peningkatan konflik agraria, masing-masing 28 persen di sektor perkebunan dan 100 persen di sektor kehutanan dibandingkan tahun 2019 lalu.
Atas dasar itu, dirinya menyebut akan memberi peringatan kepada pemerintah agar tidak lagi menganggap sepele konflik agraria yang sangat potensial menyulut kerusuhan sosial.
"Soal ketidak-adilan ini adalah soal redistribusi lahan, bukan soal sertifikasi lahan. Dengan segala hormat, jangan lagi anggap bagi-bagi sertifikat sebagai solusi," tukasnya.