Baca tanpa iklan
Dalam sebuah kesempatan, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) Bambang Wuryanto memunculkan istilah bukan banteng, tetapi celeng bagi kader PDIP yang mendeklarasikan capres.
"Adagium di PDIP itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng," ujar Bambang Pacul, dikutip Kompas.com.
Albertus yang juga Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) menyoroti sejumlah survei yang memperlihatkan elektabilitas tinggi Ganjar Pranowo.
Baca juga: PDIP Tegaskan Ketua Umum Megawati Belum Tentukan Sosok yang Bakal Diusung di Pilpres 2024
"Belum (memberi masukan ke PDI-P). Jadi kita masih mengorganisasi diri untuk pewacanaan bersama-sama dengan teman-teman relawan Ganjar yang lain," ujar Albertus.
Sebagai kader PDIP, ia mengaku akan mengikuti apapun keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
"Kalau saya secara pribadi, iya (menerima apapun keputusan Ketua Umum). Tapi, teman-teman ini kan bukan hanya orang PDI Perjuangan. Ada banyak komponen masyarakat yang bersama saya," ucap Albertus.
Ia mengatakan, Seknas Ganjar Indonesia di Purworejo berasal dari berbagai kalangan, mulai advokat, pedagang, seniman, tokoh rohaniwan, anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga relawan Jokowi.
"Sebagai orang Purworejo ingin mendukung orang baik dari Purworejo untuk menjadi capres 2024," tambah Albertus.
PDIP Ancam Pecat Kader Ikut Deklarasi Capres 2024
Sebelumnya, PDIP buka suara menanggapi adanya deklarasi dukungan terhadap kadernya untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, seperti yang dialami Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pihaknya akan memberikan sanksi bagi kader yang terlibat dalam deklarasi.
Sebab, Hasto percaya bahwa setiap anggota Partai memiliki kesadaran yang membentuk kedisiplinan kader.
"Manakala ada anggota Partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum Partai menetapkan."
"Partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021), dikutip dari Tribunnews.com.