Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa sumber daya alam yang melimpah merupakan anugerah.
Namum apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi musibah.
Oleh karena itu pelestarian dan keberlanjutan alam harus diseimbangkan dengan kepentingan ekonomi.
"Penangkapan ikan harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi juga harus terukur dan juga dijamin keberlanjutannya tidak hanya diambil, diambili terus tapi habis karena tidak terukur karena tidak terkalkulasi," kata Jokowi dalam Pengarahan Presiden RI kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI, di Istana Negara, Rabu, (13/10/2021).
Baca juga: Wapres Maruf Amin Apresiasi Usulan dan Rekomendasi Lemhannas untuk Masalah Papua
Industri kehutanan, perkebunan pun, kata Presiden sama, harus menjamin keberlanjutan dan menjaga kekayaan hayati.
Begitu juga, pertambangan yang harus dilakukan secara terukur dan terjamin pengelolaannya.
Selain harus terukur keberlanjutannya, pengelolaan sumber saya alam juga harus memiliki nilai tambah untuk kepentingan nasional.
"Kita harus menjamin nilai tambah nilai tambah sangat penting untuk kepentingan nasional kepentingan nasional, kepentingan dalam negeri, kepentingan rakyat kita," katanya.
Oleh karena itu kata Presiden, beberapa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sebagian besar sahamnya diambil alih.
Tujuan agar Indonesia memiliki nilai tambah dari setiap sumber saya daya alam yang diambil.
"Freeport misalnya sudah 54 tahun dikelola Freeport Mcmoran, 2 tahun lalu mayoritas telah kita ambil sahamnya. Dari 9 persen menjadi mayoritas 51 persen. Kemudian juga Blok mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total dari Prancis diambil alih dan kita kembalikan ke Pertamina, yang terakhir blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron juga sudah 100 persen dan kita berikan ke pertamina," katanya.