Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa partai politik (parpol) tertarik untuk mengajak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergabung.
Namun para pegawai KPK yang diberhentikan karena dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat proses pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu mau mempertimbangkan tawaran tersebut terlebih dahulu.
"Kemungkinan kan ada banyak, dan kita harus konsolidasikan ke internal teman-teman terlebih dahulu sambil jalan semua prosesnya," kata eks pegawai KPK Rasamala Aritonang saat dikonfirmasi, Kamis (14/10/2021).
Rasamala menilai tawaran sejumlah parpol terlalu cepat.
Baca juga: Eks Pegawai KPK Tak Mau Terburu-buru Membentuk Partai Politik
Saat ini, dia dan teman-temannya masih ingin mengusung ideologi pembuatan partai dengan cara meminta wejangan dari beberapa politikus senior di Indonesia.
"Kita mau bertemu dulu dengan beberapa tokoh untuk minta insight, meminta perspektif untuk sama sama melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijajaki," kata dia.
Rasamala juga menyebut dia dan teman-temannya tidak mau sembarangan menerima tawaran parpol.
Setidaknya, parpol yang dijajaki atau dibuat nanti harus sesuai dengan integritas mereka selama masih bekerja di KPK.
"Karena kan gagasan kita, kita mau memberikan kanal alternatif, jalan alternatif mengatasi kebuntuan, mengatasi kemacetan yang mungkin selama ini dirasakan masyarakat," ungkap Rasamala.
Sejauh ini, ada tiga parpol yang bersedia menampung eks pegawai KPK yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Keadilan Persatuan (PKP).
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan jika eks pegawai KPK ingin membentuk parpol, Demokrat akan menyambut baik.
Namun, Demokrat juga terbuka jika para eks pegawai KPK itu mau bergabung.
"Pertama tentu kalau dia mendirikan parpol baru saya sangat welcome. Tetapi karpet biru jauh lebih cepat untuk menjemput dia dimana pun," kata Hinca di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis (14/10/2021).