Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra membantah menerima uang suap untuk pencarian dana acara hari ulang tahun (HUT) ke-57 Partai Golkar.
Menurut dia, perbuatan rasuah yang dilakukannya tidak menyeret Partai Golkar.
"Enggak ada, enggak ada," ucap Andi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/10/2021).
Dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit, Andi Putra yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuansing disebut KPK telah menerima uang sebanyak Rp700 juta.
Andi juga membantah menerima suap untuk pencarian dama modal pemilu Partai Golkar.
Menurutnya, penerimaan suap itu murni kesalahannya.
Baca juga: KPK Periksa Bupati Kuansing Sebelum Dipakaikan Rompi Oranye
Baca juga: KPK Pastikan Telusuri Aliran Suap Bupati Kuansing Andi Putra
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra (AP) dan General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso (SDR) sebagai tersangka.
Diduga Andi Putra menerima suap senilai ratusan juta rupiah dari Sudarso untuk memperpanjangan izin HGU kebun sawit milik perusahaan PT Adimulia Agrolestari.
Suap ini berawal saat PT Adimulia Agrolestari tengah mengajukan perpanjangan HGU sawit yang dimulai pada 2019 dan berakhir pada 2024.
Salah satu persyaratan perpanjangan adalah membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.
Lokasi kebun kemitraan yang diajukan PT Adimulia Agrolestari sebagaimana yang disyaratkan itu ternyata terletak di Kabupaten Kampar.
Padahal seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.
Untuk mengakali itu, Sudarso mengajukan permohonan kepada Andi Putra.
Ia meminta supaya kebun kemitraan perusahaannya di Kampar tetap disetujui jadi kebun kemitraan.