Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut situasi demokrasi ilusi kemungkinan akan berubah pascakepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir pada tahun 2024.
Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor mengatakan hal itu bisa terjadi karena kontestasi politik tahun 2024 khususnya Pilpres, kemungkinan bakal lebih merata.
Regrouping politik akan menjadi lebih seragam, dan sosok - sosok baru akan bermunculan.
"Tahun 2024 mungkin situasi berbeda karena mungkin akan muncul kontestasi yang lebih merata, dan regrouping politik akan lebih beragam. Sehingga akan muncul sosok baru dan karakteristik baru," kata Firman dalam diskusi daring 'Setelah 2 Tahun Jokowi-Maruf: Pandemi, Legasi dan Tahun Politik', Jumat (22/10/2021).
Dengan demikian, ia mengira ajang pemilihan presiden di tahun 2024 akan menjadi ajang Pemilu yang lebih demokratis karena aktor yang bersaing lebih banyak.
Baca juga: BRIN: Demokrasi Ilusi Akan Terus Berlangsung Selama Jokowi Memerintah, DPR Kurang Kritis
"Sehingga mungkin ke depannya di 2024 situasi Indonesia akan lebih demokratis karena aktor - aktor yang bersaing akan lebih banyak," terangnya.
Namun situasi di tahun 2024 itu tidak bisa dipastikan.
Mengingat adanya kebiasaan perpolitikan tanah air di mana pertarungan politik yang demokratis hanya ramai saat kampanye.
Tapi ketika pemerintahan sudah terbentuk, situasi demokratis tersebut bisa saja kembali seperti saat pemerintahan Jokowi, yakni adanya demokrasi ilusi.
"Tapi kita tidak bisa pastikan itu mengingat ada kebiasaan bahwa pertarungan hanya ramai saat kampanye. Tapi setelah pemerintahan bisa lain lagi," pungkas Firman.
Sebelumnya Firman mengatakan kecenderungan demokrasi ilusi atau illusive democracy masih akan terus berlangsung selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Kecenderungan demokrasi ilusi itu ditandai dengan lemahnya check and balances dari DPR yang notabene adalah pengawas kinerja pemerintah.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun di 66,4 Persen
Firman menyebut DPR yang kehilangan tugas pengawasannya sudah menjadi sikap alami di era pemerintahan Jokowi.
DPR disebut kurang kritis dan cuma hadir sebatas menjadi pendukung penguasa.
Sikap tersebut terkonfirmasi saat DPR yang tidak terlalu terusik dengan lambannya respons pemerintah pusat sejak virus Corona mulai menyebar di Indonesia.
"Tendensi illusive democracy akan terus berlangsung, ditandai dengan lemahnya checks and balances dari DPR. Kondisi semacam ini tampak telah menjadi natur DPR era Jokowi yang pada umumnya kurang kritis dan sekedar menjadi pendukung penguasa," ungkapnya.