Baca tanpa iklan
Menyoal Antasari Azhar, menurut Kamhar, justru partainya Hasto yang mempolitisasi perkara hukum Antasari Azhar seolah-olah politis dan menggunakannya pada Pilgub DKI yang menyanyikan fitnah kepada Pak SBY yang berimbas pada pencalonan AHY.
"Laporan polisi Pak SBY terhadap Antasari Azhar tak diproses. Bayangkan, laporan polisi Presiden RI ke-6 tak diproses, semakin menegaskan betapa rezim ini begitu dominan, kekuasaan politik menjadi panglima (maachstaat), bukan hukum (rechstaat)," ujar Kamhar.
Masih teringat jelas dalam memori publik, lanjut Kamhar, bagaimana rezim PDIP diduga mengkriminalisasi Abraham Samad dan pimpinan KPK lainnya dengan perkara yang tak jelas di masa lalu mereka terkait dengan catatan terhadap pencalonan Kapolri pada saat itu.
"Sampai-sampai ada lelucon di publik, jangan-jangan jika dulu saat mahasiswa Abraham Samad pernah berkendara tak menggunakan helm juga akan dipidanakan. Itulah respon publik bagaimana rezim ini memanfaatkan hukum dan memperlakukan KPK. Sudah menjadi pengetahuan bersama, KPK menjadi lemah saat partainya Hasto berkuasa," ujar Kamhar.
Tak hanya itu, menurut Kamhar, kader PDI yang kini buronan KPK Harun Masiku hingga kini tak jelas keberadaannya.
"Hasto sama sekali tak punya kredibilitas dan integritas berbicara tentang KPK dan KPU," katanya.
"Jadi jelas sekali ketika Pak SBY menjadi presiden, hukum menjadi panglima ditegakkan tanpa pandang bulu. Sementara saat ini tidak demikian, dalam penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi mengalami kemerosotan," kata Kamhar menambahkan.
Sekali lagi Kamhar mengingatkan Hasto agar gaya politik post truth yang terus dipertontonkannya dirubah.
"Terus- menerus menyajikan kebohongan secara konsisten agar publik kemudian menganggap ini sebagai kebenaran. Gaya politik seperti ini menjadi parasit demokrasi dan benalu reformasi," katanya.
Agar bermanfaat bagi demokrasi dan penegakan hukum, Kamhar mengatakan PDIP sebaiknya fokus menghadirkan Harun Masiku dan sebagai pejabat partai yang sedang berkuasa agar fokus mewujudkan janji-janji politik saat kampanye jilid 1 dan jilid 2 dibidang ekonomi, hukum dan politik yang belum ditunaikan dan dilunasi.
"Jadi kami tegaskan kepada Hasto dari pada “sok intelek”, sudahilah melecehkan kewarasan publik dengan terus menerus mereproduksi kebohongan. Ingat, rakyat lagi susah," ujar Kamhar.
Menurut Kamhar, negara dan rakyat menginginkan kolaborasi dan sinergi dari semua elemen bangsa agar segala persoalan yang sedang menerpa bangsa ini lekas berlalu dan segala apa yang dicita-citakan segera terwujud.