News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

MK Sebut Dalil Pertentangan Norma Pasal Blokir Internet dengan Prinsip Negara Hukum Tidak Beralasan

Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Suhartoyo sebelum menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1/2020). Presiden Joko Widodo melantik dua hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Daniel Yusmic Pancastaki Foekh yang menggantikan I Dewa Gede Palguna yang habis masa jabatannya dan Suhartoyo merupakan hakim MK yang diusulkan Mahkamah Agung (MA). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Berkenaan dengan permohonan tersebut, kata dia, pemerintah telah menjalankan kewenangannya sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat (2b) UUU 19/2016 tentang ITE.

Pemerintah, lanjut dia, telah pula menyediakan dasar hukum serta produk hukum dalam tata cara pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum serta tata cara normalisasinya.

Dengan demikian, kata Daniel, apa yang menjadi kekhawatiran para Pemohon atas adanya tindakan pemerintah memutus akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak akan terjadi.

Hal itu, lanjut dia, karena tindakan tersebut hanya dilakukan jika terdapat unsur adanya konten bermuatan melanggar hukum sebagaimana yang dicontohkan jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut dalam Penjelasan Pasal 96 huruf a PP 71/2019.

Oleh karena itu, kata dia, dalam konteks ini negara diwajibkan hadir untuk melindungi kepentingan umum dari segala bentuk gangguan karena adanya penyalahgunaan muatan dalam menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Selain itu, kata dia, terkait dengan adanya pemutusan akses telah pula disediakan aturan mengenai tata cara untuk menormalkan atau memulihkannya sehingga tetap terjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

"Oleh karenanya dalil para Pemohon mengenai pertentangan norma Pasal 40 ayat (2b) UUU 19/2016 (tentang ITE) dengan prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum," kata Daniel sebagaimana ditayangkan di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI pada Rabu (27/10/2021).

Sebelumnya MK menolak seluruh permohonan uji materil pasal blokir internet dalam sidang pengucapan putusan di MK pada Rabu (27/10/2021).

Dalam konklusi, Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan tiga hal.

Pertama, Mahkamah berwenang mengadili permohonan tersebut.

Kedua, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.

Ketiga, Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

"Amar Putusan. Mengadili. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar sebagaimana ditayangkan di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI pada Rabu (27/10/2021).

Amar putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini