Baca tanpa iklan
Kenyataan tersebut, lanjut Bamsoet, merupakan suatu kenyataan objektif yang merupakan jatidiri bangsa Indonesia.
Dalam konsteks inilah mestinya seluruh penyelenggara negara menangkap esensi kebudayaan yang sejati, sehingga dapat tegas menyatakan, bahwa kebudayaan sebagai patron dan peta jalan pembangunan bangsa, yang mencegah terjadinya proses reduksi budaya.
"Karena reduksi budaya dalam pembangunan nasional akan menghancurkan tatanan hidup bangsa ini," ucapnya.
Berangkat dari kenyataan seperti itu, perlu ada pemikiran dan kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan.
Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara berdasarkan Pancasila.
Bamsoet mengatakan, cita-cita mewujudkan visi-misi negara yang bersifat prinsipil tersebut, tentunya harus diterjemahkan dalam rujukan haluan negara, yang idealnya menjadi wewenang seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, dan direpresentasikan melalui lembaga perwakilan.
Baca juga: Sosialisasi Empat Pilar di UIN Syarif Hidayatullah, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila
"Dalam konsepsi ini, MPR adalah lembaga perwakilan terlengkap, yang mewakili representasi rakyat (DPR) dan representasi teritorial (DPD). Inilah yang melatarbelakangi MPR periode 2009-2014 dan MPR periode 2014-2019 merekomendasikan dibentuknya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN)," pungkasnya.