Baca tanpa iklan
Mengingat, tak ada lembaga pengawasan kode etik menteri.
"Kalau menterinya yang melanggar etik, ya presidennya yang harus menegur."
"Meminta memilih dalam bisnis atau bergabung pada kabinet," jelasnya.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Percaya Erick Thohir Tidak Terlibat Berbisnis PCR
Baca juga: Erick Thohir Dituding Bermain Bisnis PCR, Respons BUMN: Ini Jahat Sekali, Kami Justru Merugi
Setelah itu, publik akan melihat bukti bahwa pemerintahan bersih dari dugaan praktik bisnis yang sifatnya memberi keuntungan pribadi pada kelompok tertentu.
Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 yang berimbas banyak pada masyarakat.
Lanjut Ray, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan juga harus ikut memastikan pemerintah bersih dari praktik mafia bisnis tes PCR.
"Catatan lain, korupsi itu tidak semata-mata pelaku mendapat keuntungan."
"Pelaku memberi keuntungan pada kelompok lain itu korupsi, jangan berpatok dia pribadi tidiak terima keuntungan."
"Tapi juga lingkungannya mendapatkan keuntungan atau tidak."
"Ini yang dinamakan korupsi kebijakan, jadi kebijakan dibuat dalam melegalisasi tindakan korupsi itu. Ini KPK yang harus mencari tahu," tambah dia.
(Tribunnews.com/Shella Latifa)
Baca berita soal Virus Corona lainnya