Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir, dituding terlibat dalam bisnis tes PCR.
Hal ini disampaikan mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto, lewat Facebook pribadinya.
Dilansir Tribunnews, Edy mengungkapkan ada sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis PCR, yakni Luhut dan Erick.
Keduanya diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes PCR, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menjelaskan, PT GSI lahir dari PT Tiba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki Luhut.
Baca juga: POPULER NASIONAL Hasil Fit and Proper Test Jenderal Andika | Jokowi Diminta Panggil Luhut dan Erick
Baca juga: Luhut dan Erick Thohir Dituduh Bermain Bisnis PCR, Jokowi Diminta Turun Tangan: Segera Panggil
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), dimana 6,18 persen sahamnya milik Boy Thohir, saudara Erick.
Luhut sendiri telah membantah tudingan tersebut lewat akun Instagram pribadinya, Kamis (4/11/2021).
Lewat unggahannya, Luhut menegaskan ia tidak mengambil keuntungan pribadi dari bisnis PT GSI.
Lantaran, PT GSI yang merupakan perusahaan kewirausahaan sosial tidak bertujuan mencari profit bagi pemegang saham.
"Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," jelas Luhut, dikutip Tribunnews.
"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan," imbuh dia.
Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan partisipasi Toba Bumi Energi adalah wujud bantuan dari rekan-rekannya di Grup Indika, PT Yayasan Adaro, Northsar, dan lain-lain yang telah setuju membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar.
Soal menggunakan nama yayasan, kata Luhut, karena memang bantuan yang tersedia berasal dari perusahaan.
"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan."