Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat pedoman pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur pasif untuk pemenuhan dan pemerataan layanan telekomunikasi di masyarakat.
"Tidak hanya untuk masyarakat di kota besar. Tetapi seluruh penjuru Indonesia. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan layanan telekomunikasi," ujar Plt Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) yang juga Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo, Ismail di 'Forum Koordinasi dan Sinkronisasi - Percepatan Transformasi Digital Nasional melalui Kolaborasi Kemudahan Penggelaran Infrastruktur Digital' yang diselenggarakan oleh Kemenkopolhukam dalam keterangan yang diterima, Senin (15/11/2021).
Sejak disahkannya UU nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pembangunan infrastruktur telekomunikasi diketahui dilakukan oleh BUMN dan swasta.
Pemerintah menurut Ismail, memosisikan diri sebagai regulator.
"Meskipun diamanatkan kepada BUMN dan swasta, sudah banyak infrastruktur telekomunikasi yang dibangun sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya," katanya.
Baca juga: Jubir Kemenkominfo Bagikan Tips Cara Mengidentifikasi Berita Mengandung Hoaks
Dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, Ismail berharap transformasi digital di Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat.
Salah satu yang ditegaskan UU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta dapat berperan dan menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif dengan biaya terjangkau.
"Tanpa infrastruktur pasif, mustahil ada layanan telekomunikasi. Di negara maju, yang menyediakan infrastruktur pasif seperti gorong-gorong adalah Pemerintah," katanya.
Untuk kota yang baru akan dikembangkan, Ismail menyebut solusi infrastruktur pasif ini relatif mudah.
"Namun, untuk kota yang sudah padat, ini akan jadi tantangan tersendiri. Kita harus mencari solusi terbaik agar tujuan Pemda merapikan kabel udara tercapai dan tujuan masyarakat mendapatkan layanan telekomunikasi yang terjangkau juga dapat terwujud," tambahnya
Baca juga: Kemenkominfo Mendorong Generasi Muda untuk Berkarya dan Menghindari Narkoba
Agar semua itu terwujud, Ismail mengatakan upaya merapikan infrastruktur pasif harus dilakukan dengan bijaksana.
"UU Cipta Kerja mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemda untuk memfasilitasi serta mencari jalan keluar terbaik agar target merapikan kabel udara tercapai dan masyarakat tetap bisa menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau, dengan tetap memberikan kemudahan berusaha kepada operator telekomunikasi yang berinvestasi dalam penggelaran infrastruktur digital," tambahnya.
Ismail lebih lanjut mengatakan saat ini Pemda hanya berpikir jangka pendek dengan mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dari retribusi dan sewa lahan terhadap penggelaran infrastruktur telekomunikasi.
Padahal infrastruktur telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk memutar roda ekonomi masyarakat.
Dirinya pun berharap kepada seluruh kepala daerah dan kepala dinas untuk berpikir ulang mengenai memungut PAD yang besar dari infrastruktur telekomunikasi.
"Pendapatan daerah tidak kita kejar dari retribusi infrastruktur telekomunikasi. Kita harus memfasilitasi infrastruktur telekomunikasi yang dibangun operator telekomunikasi sehingga layanannya dapat dimanfaatkan masyarakat," katanya.
"Ketika suatu daerah sudah tersedia layanan telekomunikasi dan menjadi smart city, perekonomian seperti pariwisata, perdagangan, industri, dan lain-lain akan tumbuh. Di sanalah terjadi efek berganda dari infrastruktur telekomunikasi yang dibangun. Jadi PAD didapatkan dari kegiatan ekonomi yang terjadi dari aktifitas penggunaan jaringan telekomunikasi," tambah Ismail.
Baca juga: Hari Kesehatan Nasional, Menkominfo Ajak Masyarakat Berperan Aktif dalam Perangi Pandemi
Menurut Ismail, nilai PAD yang didapat dari kegiatan ekonomi yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi akan lebih besar dibanding jika Pemda langsung memungut PAD berupa retribusi yang tinggi atas pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi.
"Memungut PAD yang tidak wajar dari infrastruktur juga akan menghambat investasi di daerahaik itu investasi dari perusahaan telekomunikasi maupun berbagai industri lain yang kedepannya akan semakin bergantung kepada jaringan telekomunikasi," katanya.
Dia menilai banyak cara bisa ditempuh Pemda untuk menata kota tanpa harus kehilangan potensi PAD.
"Jika Pemda memiliki BUMD, dapat membangun infrastruktur pasif. Nantinya infrastruktur tersebut disewakan ke operator telekomunikasi, tentunya dengan biaya yang wajar yaitu dengan mekanisme cost recovery," katanya
"Kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementrian terkait lainnya untuk membuat aturan sehingga jelas pelaksanaannya. Tujuannya agar jadi pedoman seluruh kepala daerah untuk merapikan infrastruktur telekomunikasi yang sudah tergelar di daerahnya. Operator telekomunikasi tentunya juga akan menyambut baik jika pendekatannya bijaksana" tandas Ismail.