TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilakan masyarakat melakukan audit, perhitungan ataupun penelitian soal dugaan bisnis tes PCR.
Seperti diketahui, dugaan tersebut telah menyeret nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mengisi webinar yang diselenggarakan oleh Masjid Kampus UGM.
"Silakan terus diteliti, dihitung, dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi. Nanti akan terlihat kebenarannya,” ucap Mahfud MD dikutip dari laman Kemenkopolhukam, Minggu (14/11/2021).
Mahfud MD menjelaskan, dirinya tak ingin membela Luhut maupun Erick.
Ia hanya ingin menjelaskan situasi yang terjadi pada waktu pandemi Covid-19 pertama kali terjadi di Indonesia.
“Saya tak bermaksud membela LBP dan Erick, saya hanya menjelaskan konteks kebutuhan ketika dulu kita diteror dan dihoror oleh Covid-19, dan ada kebutuhan gerakan masif untuk mencari alat test dan obat," terang Mahfud MD.
Saat itu, kata Mahfud MD, Indonesia sangat kesusahan mencari alat-alat kesehatan.
Bahkan tak hanya Indonesia, dunia pun saat itu juga kesusahan dalam mencukupi kebutuhan alat kesehatan dan tak siap menghadapi pandemi Covid-19.
“Pemerintah berebutan dengan negara-negara besar yang juga panik, untuk membeli APD dan obat-obatan. Kontroversi antar dokter, antar ahli agama, antar sosiolog juga semakin membuat masyarakat panik,” tambah Manfud.
Dalam keadaan seperti ini, banyak masyarakat yang tergerak untuk ikut berperan dalam menangani Covid-19, termasuk Luhut dan Erick.
Baca juga: KPPU Minta Pemerintah Transparan soal Perhitungan Harga Eceran Tertinggi Tes PCR
Dikatakannya Luhut, Erick, dan beberapa kawannya membentuk yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat test Covid dengan nama PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Penggagas PT GSI Angkat Bicara
Ketua Umum yang juga Penggagas PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Arsjad Rasjid angkat bicara menanggapi isu bisnis PCR yang menyeret nama menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.