Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mendorong opsi yang terbaik terkait Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang rencananya bakal digelar di Lampung 23-25 Desember tahun ini, tetapi terancam ditunda akibat PPKM di seluruh Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Kami mendorong saja mana yang terbaik, ikut saja mana yang menjadi keputusan ikut saja, PKB ini tentu harus sami’na wa atho’na apa yang menjadi keputusan dari PBNU," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (22/11/2021).
Jazilul menegaskan PKB tak akan mengintervensi muktamar baik terkait waktu penyelenggaraan maupun hal-hal lainnya.
"Yang jelas PKB akan mendukung kapan pun muktamar diadakan. Yang menjadi keputusan dari PBNU. Apalagi ya PKB pokoknya sami’na wa atho’na saja sama ulama. Apalagi PBNU wah enggak ikut-ikut kita," tandasnya.
Sebelumnya, agenda Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang sedianya bakal diselenggarakan pada 23-25 Desember 2021 di Lampung ditunda.
Baca juga: 27 PWNU Dukung Keinginan Rais Aam Percepat Pelaksanaan Muktamar NU
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan penundaan itu lantaran rencana penerapan PPKM level 3 se-Indonesia oleh pemerintah.
Selain itu, ditundanya Muktamar NU dikatakan Helmy juga sejalan dengan hasil Munas dan Konbes NU.
"Bahwa terkait dengan jadwal yang sudah ditetapkan tanggal 25 Desember 2021 akan mengikuti protokol dan mendapatkan persetujuan atau izin dari Satgas pemerintah. Itu keputusannya dan dalam hal terjadi situasi yang tidak dimungkinkan, maka Konbes NU menyerahkan sepenuhnya kepada PBNU," ujar Helmy dalam keterangan media yang diizinkan untuk dikutip, Kamis (18/11/2021).
Karena itulah, Helmy mengatakan PBNU taat pada keputusan pemerintah dan tak ingin memaksakan diri untuk menjadi contoh yang tidak baik di masa pandemi Covid-19
"Terutama kita mewaspadai gelombang ketiga," sambung dia.
Lebih lanjut, pihaknya akan memutuskan soal kapan Muktamar NU bakal digelar.
"PBNU nanti akan memutuskan jadwalnya kapan, meskipun sudah banyak aspirasi yang menyampaikan aspirasi bahwa hendaknya diundur bertepatan dengan hari baik," tambahnya.
Helmy mengatakan penyelenggaraan Muktamar kemungkinan mengambil tanggal 31 Januari 2022, di mana bertepatan dengan harlah NU.
Meski demikian, Helmy mengatakan soal tanggal akan diputuskan oleh pengurus PBNU.
"Nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum dan Sekjen PBNU, Rais Aam dan Katib Aa," tandasnya.