Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muannas Alaidid, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), angkat suara soal aksi reuni 212 yang berlangsung hari ini, Kamis (2/12/2021).
Muannas menilai acara reuni tahun ini tidak ramai seperti kali pertama digelar.
Menurut Muannas, hal ini lantaran masyarakat sekarang main pandai, tak mudah dipengaruhi oleh hasutan berbau agama.
Padahal, kata Muannas, Panitia Reuni 212 sempat yakin acara ini akan dibanjiri massa.
"Namun, faktanya makin ke sini kan kosong melompong, nyata publik sudah tidak lagi mendukung, setidaknya ini bukti jualan agama demi politik sudah nggak laku," katanya, Kamis (2/12/2021).
Baca juga: Reuni 212 Dibubarkan, Polda Metro Jaya Pastikan Kondisi Ibu Kota Aman Terkendali
Ia menyebutkan, yang tersisa hari ini hanyalah yang berlatar belakang dari dua organisasi masyarakat (Ormas) yang telah dilarang pemerintah yaitu setidaknya anggota FPI dan yang pernah tergabung di Hizbut Tahrir atau ex HTI yang selalu mendominasi menjadi panitia dan penggagas acara reuni tiap tahunnya.
Muannas menuturkan bahwa acara reuni 212 yang digelar di tengah pandemi, sangat tidak pantas dan melukai perjuangan para dokter, relawan serta semua pihak khususnya mereka yang menjadi korban karena ancaman virus covid19 ini yang belum tahu kapan berakhir.
"Kalau niatnya baik, reuni harusnya sewa gedung atau tempat dan tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama," ujarnya.
Ia menuturkan, panitia reuni 212 bisa saja dijerat sesuai tindak pidana Pasal 510 KUHP ayat 1. Namun, nampaknya Kepolisian lebih mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif.
"Bisa saja dijerat ke mereka yang tetap turun ke jalan tanpa izin yakni soal mengadakan keramaian umum dan mengadakan pawai di jalan umum," katanya.
"Saya yakin pihak kepolisian dan petugas akan tetap mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif terhadap mereka, semua ini dilakukan demi keselamatan kita bersama dari ancaman pandemi," tuturnya.
Polda Metro Jaya
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengklaim, situasi dan kondisi di DKI Jakarta sudah aman terkendali, terlebih di kawasan Monas, hingga sekitaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Hal ini, disampaikan mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan tersebut setelah adanya massa aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 di sekitaran wilayah tersebut.
"Saya ingin menyampaikan situasi terkini artinya sampai saat ini kaitannya dengan situasi 212 yang ada di Jakarta khususnya patung kuda dan sekitar, sampai dengan siang ini syukur alhamdulillah situasi terkendali aman ya," kata Zulpan kepada awak media di Taman Pandang, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).
Bahkan dirinya memastikan, hingga sore ini sejak dibubarkan siang tadi, sudah tidak ada lagi massa aksi yang berada di kawasan Patung Kuda dan sekitarnya.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat yang sejak pagi tadi berkumpul di area tersebut kini sudah kembali ke kediaman masing-masing.
3 Tuntutan alumni 212
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menyuarakan tiga tuntutan dalam aksi Reuni 212 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).
Hal ini ia sampaikan dalam orasi di atas mobil komando yang terletak di Jalan Wahid Hasyim.
Pasalnya, peserta aksi tak bisa berkumpul di kawasan Patung Kuda karena diblokade.
Slamet menyerukan tiga tuntutan.
Pertama, peserta aksi Reuni 212 menuntut penghentian kriminalisasi ulama.
Baca juga: Lalin Tersendat akibat Reuni 212, Polda Metro Sampaikan Permohonan Maaf
Namun, ia tak menyinggung siapa pihak yang mendapat kriminalisasi itu.
"Kami hari ini aksi bela ulama, enggak boleh ada ulama yang dizalimi dengan berbagai aneka macam kasus yang dibikin-bikin," ujar dia.
Kemudian, tuntutan kedua yang disampaikan Slamet Maarif yaitu membela Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Karena beberapa waktu lalu anggota Fatwa MUI ada yang ditangkap tim Densus 88 anti teror.
Ia berharap, MUI tidak dibubarkan karena lembaga tersebut berkaitan dengan agama islam.
"Kenapa harus kita bela, karena ada sekelompok orang yang mencoba-coba mewacanakan untuk membubarkan MUI, siap bela MUI?" teriak Slamet yang disambut teriakan 'siap' dari massa aksi.
Terakhir, permintaan adalah menolak praktik korupsi karena ia menyebutkan ada dugaan bisnis pengadaan tes PCR.
Bahkan, partainya pun harus diganyang apabila terbukti adanya aliran dana korupsi.
"Kita hari ini ganyang koruptor, siapapun orangnya, kelompoknya, partainya yang dalam kondisi krisis, rakyat kelaparan di mana-mana, eh dia embat uang rakyat untuk kepentingan pribadinya, wajib ganyang semua," tegas dia.
"Termasuk kita minta wahai pemerintah, KPK, usut bisnis PCR. Betul? Karena ada indikasi koruptor di situ," sambung dia.
Berita ini tayang di Warta Kota dengan judul: Muannas Alaidid Sebut Panitia Reuni 212 Gagal Jual Agama demi Politik