Baca tanpa iklan
Kemudian yang mengisi Pansel juga tokoh-tokoh yang memiki integritas di mata publik.
Serta melalui seleksi yang panjang.
Lebih lanjut, calon pimpinan lembaga juga akan di bawa ke DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan.
"Tetapi hasil itu, pejabat itu korupsi juga. Apa yang salah ya," ucapnya.
Yang ketiga, lanjut mantan Jubir Presiden ini adalah regulasi dan aturan dalam bentuk undang-undang untuk memagari benturan kepentingan.
Ia pun mencontohkan bagaimana kebijakan disaat pandemi Covid-19 yang harus melakukan tes PCR untuk bisa berpergian.
Namun ternyata ada pejabatnya atau saudara pejabat itu yang bisnis yang berkaitan dengan PCR.
"Apakah tidak boleh kalau itu dilakukan? Masalahnya tidak ada aturan-aturan yang tidak membolehkan. Jadi ada pejabat yang kemudian juga berbisnis apalagi kemudian bisnisnya itu merupakan kolaborasi dengan penegak hukum dengan anggota DPR makin lancar saja itu. Izinnya lancar bisa dapat dari proyek-proyek APBN," papar Johan.
"Nah praktek-praktek ini yang menurut saya salah satu penyumbang sulitnya korupsi diberantas di Indonesia," jelasnya.