Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Direktur Bina Haji dan Umrah Khusus Kemenag, Nur Arifin menyampaikan permohonan maafnya setelah Kementerian Agama resmi menunda pemberangkatan ibadah umrah.
Padahal seharusnya pada 23 Desember 2021 mendatang, Indonesia akan memberangkatkan jemaah umrah.
Keputusan pembatalan umrah ini diambil karena ditemukannya varian Omicron di Indonesia.
"Kami atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan penundaan pemberangkatan umrah ini. Tentu kita kecewa terhadap kebijakan ini, karena memang kita tidak mengharapkannya."
Baca juga: Pemberangkatan Jemaah Umrah Ditunda karena Omicron, Kemenag: Demi Kebaikan Bersama
"Akan tetapi kita harus menjalankan kebijakan Bapak Presiden dalam rangka keselamatan dan kesehatan bangsa Indonesia dari potensi serangan varian baru Virus Corona bernama Omicron," kata Nur Arifin dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (19/12/2021).
Lebih lanjut Nur Arifin menuturkan bahwa bangsa Indonesia telah berjuang cukup lama untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.
Kini pun pemerintah telah berhasil menekan laju kasus Covid-19 di Indonesia.
Untuk itu Nur Arifin berharap agar varian Omicron ini tidak berkembang di Indonesia agar pandemi bisa segera berakhir.
Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Kemenag Tunda Pemberangkatan Jemaah Umrah Perdana
Sehingga ibadah umrah bisa kembali diselenggarakan dengan aman.
"Karena bangsa Indonesia telah berjuang cukup lama menghadapi wabah Virus Corona dan Alhamdulilah Bapak Presiden dan pemerintah telah berhasil menekan laju Virus Corona."
"Mudah-mudahan varian baru Omicron tidak berkembang dan segera berakhir di Indonesia dan kita semua aman selamat sehat. Dan semoga umrah dapat segera diselenggarakan dengan aman," ungkapnya.
Baca juga: Kementerian Agama Tunda Pemberangkatan Jemaah Umrah hingga Awal 2022
Keputusan Pahit Tapi Demi Kebaikan Bersama
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Kementerian Agama memutuskan pemberangkatan ibadah umrah dalam waktu dekat mengalami penundaan.
Kebijakan penundaan ini diambil oleh pemerintah demi mengantisipasi penyebaran varian baru virus corona, Omicron.