Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan kerja sama antara Kementerian Desa PDTT bersama PT Berdikari (Persero) dalam Memorandum of Understanding (MoU) mengenai kerja sama untuk realisasi peternakan desa terpadu sebagai rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 2021.
Presiden Jokowi tersebut juga meluncurkan sebanyak 1.604 sertifikat badan hukum BUM Desa serta sebanyak 23 sertifikat badan hukum BUM Desa Bersama di Jakarta, Senin (20/12/2021).
Baca juga: Charta Politika: Sebanyak 68,1 Persen Responden Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet
PT Berdikari (Persero) sendiri hadir bagi masyarakat dan berkontribusi bagi negara dalam mewujudkan #IndonesiaBergizi.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk mengambil peran dalam kegiatan ekonomi bermanfaat.
Menurutnya, BUM Desa dan BUM Desa Bersama harus berorientasi pada bisnis yang dapat memacu pengembangan usaha masyarakat desa.
Baca juga: Jokowi: Pentingnya Melibatkan BUMDes untuk Transformasi Ekonomi
"Jangan sampai justru mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Misalnya di desa sudah ada toko-toko kecil 5-10 toko, BUM Desa malah bikin toko gede (besar). Saudara-saudara semua (pengurus BUM Desa) harus bisa memacu, mentrigger yang 10 (toko) menjadi 20 atau yang kecil menjadi besar," ujar Presiden Jokowi.
Sejalan dengan semangat tersebut, pada kegiatan hari ini juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan PT Berdikari (Persero) tentang kerja sama peternakan terpadu.
Lalu, penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan ISSF tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa. Serta, penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan PT Pertamina Patra Niaga dan BUM Desa Tumang Cepogo untuk menjadi lembaga penyalur pertashop.
Baca juga: Menkes : Kasus Varian Omicron di Dunia Naik 8 Kali Lipat dalam Sepekan
Terkait rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sertifikat yang perdana diluncurkan ini merupakan bentuk apresiasi dari Presiden Jokowi sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BUM Desa telah sah dinyatakan sebagai badan hukum.
“Dengan begitu, BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis," ungkapnya.
Sebagai BUMN Peternakan yang merupakan bagian dari Klaster Pangan BUMN, Berdikari menyatakan kesiapannya untuk mendukung BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam meningkatkan kapabilitas terutama di bidang Peternakan.
Hal tersebut tercermin dari pernyataan Direktur Utama Berdikari Harry Warganegara selepas penandatanganan.
“Kami yakin sinergi Berdikari dengan BUM Desa ataupun BUM Desa Bersama di bidang peternakan akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak serta masyarakat,” ungkap Harry.
Ia melanjutkan bahwa dengan kapabilitas Berdikari dan pengetahuan market dari BUM Desa ataupun BUM Desa Bersama, akan dapat memacu usaha masyarakat yang ada serta menghasilkan sinergi peternakan berkualitas demi wujudkan #IndonesiaBergizi menuju peningkatan ekosistem pangan nasional.