Baca tanpa iklan
Untuk itu, kata Yustinus, diperlukan waktu 3 tahun, 2020 - 2022, untuk sepenuhnya kembali ke tingkat operasional sebelum pandemi, Selain itu, dibutuhkan waktu 2 tahun, 2023 - 2024, untuk kembali ke tingkat finansial sebelum pandemi, sehingga industri sudah cukup kuat dan siap investasi untuk peremajaan dan/atau penambahan armada truk.
“Kami dengan rendah hati memohon agar diberikan lagi unjury time dua tahun, sehingga bisa dilakukan pada tahun 2025,” katanya.
Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Ir. Popik Montansyah, mengatakan, sebenarnya persiapan kebijakan Zero ODOL ini sangat siap, karena dimulai tahun 2017.
Dia menjelaskan, sebenarnya kebijakan Zero ODOL ini tidak perlu ada, kalau semua mengikuti peraturan yang ada, sehingga tidak ada pelanggaran ketentuan safety. Popik menjelaskan berbagai dampak dari kelebihan muatan dan dimensi, mulai dari kecelakaan sampai dengan kerugian akibat kerusakan industri.
Baca juga: Program Makmur Petrokimia Gresik Rangkul 21.344 Petani dengan Luasan Lahan 19.421 Hektare
Popik Montansyah menegaskan, pihaknya mendukung pergerakan ekonomi yang memenuhi syarat keamanan di jalan. “Apakah kita mentolerir pelanggaran yang berdampak pada safety dan kerugian infrastruktur? Pilihannya ada di kita, apakah mendistribusikan logistic dengan odol atau mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kerugian infrastruktur,” jelas Popik.
Dia menegaskan, pewujudan zero ODOL merupakan upaya dan komitmen bersama sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi seluruh pengguna jalan.
Pelanggaran Hukum
Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Fasilitasi Perdagangan dari Kemenko Perekonomian, Tatang Yuliono mengatakan, ODOL merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang harus dilakukan penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dia juga menjelaskan, implementasi kebijakan Zero ODOL tidak secara tiba-tiba diberlakukan, karena sudah melalui beberapa kali penundaan. Tatang menjelaskan kebijakan ini dimulai tahun 2017.
Menurut Tatang, implementasi kebijakan Zero ODOL 2023, harus bisa ditegakkan, namun dalam masa transisi 2021-2023 diberikan toleransi sehingga tidak merugikan industri, dan memberikan waktu yang cukup kepada industri untuk melakukan penyesuaian.
Kemenko perekonomian, jelas Tatang, juga mempertimbangkan perlunya diberikan insentif (fiskal & non-fiskal), untuk industri dalam upaya menerapkan implementasi kebijakan Zero ODOL. Insentif ini diperlukan agar industri bisa melakukan peremajaan kendaraannya, namun tentunya hal ini perlu dibahas dengan Ditjen pajak, ungkap Tatang.
Selain itu, dikatakan juga bahwa penegakan (enforcement) kebijakan Zero ODOL diharapkan menjadi peluang pengembangan sistem transportasi multimoda dalam mendistribusikan barang melalui penggabungan moda transportasi darat dengan moda lainnya, dimana hal ini memerlukan sinergi antar kementerian terkait.
Pengamat Transportasi dari Trisakti, Suripno mengatakan, sebenarnya ada kelemahan koordinasi dalam persiapan kebijakan zero ODOL, padahal kebijakan ini berdampak ke berbagai bidang. Dia menegaskan, penerapan kebijakan Zero ODOL harus melalui peratiran presiden, bukan peraturan menteri.
Dia juga menyampaikan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki transportasi lalu lintas dan angkutan jalan. Dia mengatakan, perlu ada pihak yang menjadi “komandan” dalam pelaksanaan Zero ODOL. (*)