News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Anggota DPR Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Berantas Mafia Tanah 

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekelompok preman bayaran diduga suruhan mafia tanah menyerang pekerja pembuat tapal batas, Selasa (14/9/2021). Dalam peristiwa ini, seorang pekerja mengalami luka bacok di kepala.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keseriusan pemerintah memberantas mafia tanah kembali dipertanyakan. 

Pasalnya, hingga kini masih banyak pengungkapan dan penyelesaian korban akibat mafia tanah belum tertangani secara tuntas. 

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus. 

Baca juga: Bersurat Enam Kali ke Kapolda Metro, Kasus Kakek Tukang AC Korban Mafia Tanah Akhirnya Disidangkan

Baca juga: Bareskrim Belum Berencana Tahan Anggota DPRD dan Kadishub Depok yang Jadi Tersangka Mafia Tanah

Menurutnya, perlu komitmen yang kuat seluruh jajaran mulai dari pusat sampai ke lini bawah di tingkat RT/RW dan Kelurahan untuk memberantas mafia tanah. 

"Ini adalah faktor penentu yang dapat memotivasi dan mendorong pemerintah dalam upaya mengurai dan memberantas praktik mafia tanah," kata Guspardi kepada wartawan, Senin (17/1/2022). 

Selain itu, menurut Guspardi harus adanya keseriusan dan dibarengi keberanian guna menumpas praktik mafia tanah. 

"Persoalannya apakah pemerintah serius dan berani gak membongkar jaringan mafia tanah yang sangat meresahkan ini," ucapnya. 

Jokowi: Jangan Sampai Ada Aparat Bekingi Mafia Tanah (Foto: Sekretariat Presiden)

Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, maraknya praktik mafia tanah karena ada pihak yang melindungi, mulai dari oknum BPN, oknum kepala desa, oknum notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oknum aparat penegak hukum, oknum pengadilan serta pihak yang mempuyai ‘kapital’ kuat. 

Penerapan dan penegakan hukum yang tegas harus diterapkan untuk memberikan efek jera kepada jaringan mafia tanah. 

"Pemberantasan mafia tanah ini juga menjadi perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Instruksi Presiden kepada Kapolri untuk lebih serius memberantas mafia. Perintah Jokowi tersebut langsung ditindaklanjuti Kapolri dengan membentuk Satgas mafia tanah," ucapnya. 

Guspardi mengatakan, dengan berbagai modus liciknya para mafia tanah ini melancarkan aksi dan tipu muslihatnya. 

Korbannya mulai dari mantan Wamen Luar Negeri, Dino Pati Jalal dan artis Nirina Zubir sampai pengemudi ojek online. 

Nirina Zubir (kiri) - Jumpa pers kasus mafia tanah di Polda Metro Jaya, Kamis (18/11/2021), yang menjerat Nirina dengan menghadirkan ketiga tersangka (kanan). Mantan ART Nirina, Riri Khasmita, mengenakan jilbab hitam panjang dan wajahnya ditutup masker putih. (Instagram @nirinazubir_/Warta Kota Arie Puji Waluyo)

Begitu pula kasus mafia tanah di Tangerang yang mengindikasikan bahwa yang bermain adalah orang atau kelompok yang sama dan diduga dilakukan oleh orang yang sama. 

"Pertanyaannya, jika indikasi dan petunjuk sudah jelas mengarah kepada orang yang sama, kenapa tidak bisa dituntaskan. Ada apa ini," kata anggota panja mafia tanah DPR RI ini. 

Oleh karenanya, Guspardi berharap pemberantasan praktif mafia tanah harus terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. 

Serta penanganannya dilakukan lintas sektoral disemua tingkatan mulaai dari pusat hingga tingkat paling bawah RT/RW, lalu notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), penegak hukum hingga lembaga peradilan. 

"Di samping itu, penguatan moral dan integritas serta kontrol setiap abdi negara di instansi terkait harus digalakkan. Dan negara harus hadir untuk mengatasinya. Jangan sampai negara kalah dengan para mafia tanah dan para sekutunya,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini