TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengungkapkan satu di antara sejumlah alasan yang membuat Fraksi PKS tidak setuju dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) atau pemindahan IKN adalah hal tersebut belum menjadi prioritas di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Secara ekonomi, lanjut dia, pengangguran yang bertambah, utang negara yang semakin membengkak, dan makin banyaknya BUMN yang bangkrut seharusnya menjadi hal yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu ketimbang pemindahan IKN.

Hal tersebut disampaikannya dalam Public Expose RUU IKN di kanal Youtube PKSTV pada Selasa (18/1/2022).

"Kenapa Fraksi belum atau tidak setuju dengan UU IKN ini atau pemindahan ibu kota ini. Karena kami dari PKS, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, melihat belum prioritas di tengah-tengah lilitan ekonomi rakyat. Terutama rakyat kecil ke bawah," kata Jazuli.

Daripada uang negara dikeluarkan untuk membangun Ibu Kota baru, kata dia, kenapa tidak memprioritaskan pemberian subsidi gas untuk masyarakat.

Baca juga: Suharso: Calon Kepala Otorita IKN Nusantara Sudah di Kantong Jokowi

Menurutnya, negara perlu hadir untuk mengatasi persoalan masyarakat kecil.

"Orang kaya diambil dari pajak-pajaknya. Jangan orang-orang kaya mendapat fasilitas yang begitu banyak, sementara orang miskin ditimpa kebaikan harga gas 3 Kg, kenaikan TDL, ditimpa kenaikan macam-macam. Di sini ada persoalan serius menurut kami yang harus diprioritaskan," kata dia.

Selain itu, kata dia, penyebaran Covid-19 yang terus bermutasi dari satu varian ke varian lain serta korbannya yang tidak sedikit juga seharusnya menjadi prioritas pengambil kebijakan.

"Korbannya sekarang masih naik turun, sekarang lagi naik juga. Apa tidak sebaiknya kita prioritaskan mengatasi masalah covid ini. Kesehatan rakyat ini penting," kata Jazuli.